BATAM, SIJORITODAY, Com– – Tak pernah ada sosialisasi sebelumnya tapi sebenarnya Walikota Batam HM Rudi telah mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwako) Batam Nomir 24 Tahun 2017 tentang larangan bagi ketua RT dan RW di kota Batam untuk berpolitik.

Selain larangan berpolitik, jabatan itu juga dibatasi hanya untuk dua periode. “Landasan dibuatnya Perwako Nomor 24 Tahun 2017 ini apa? Perda untuk mengaturnya saja tidak ada,” tanya Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho menyikapi Perwako tersebut.

Selain tanpa Perda, politikus PDI Perjuangan ini juga menyebutkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 juga tidak melarang perangkat RT/RW untuk berpolitik.

“Permendagri itu hirarkinya lebih tinggi dari Perwako. Artinya Perwako ini mengangkangi Permendagri,” ujar Udin.

Udin mengklaim Perwako ini menimbulkan keresahan tersendiri di kalangan RT/RW. Ia bahkan dengan mengatakan bahwa ada diskriminasi dalam Perwako ini.

“Seperti ada maksud-maksud tertentu. Tapi yang pasti jangan sampai Perwako 24 Tahun 2017ini jadi polemik di tengah masyarakat,” ujarnya.

Tapi bagi Wakil Walikota Amsakar Achmad, Perwako tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak ada masalah di kalangan RT/RW.

“Selama ini tak ada persoalan. Ada ribuan RT RW di Batam. Tapi nanti kita akan mengecek kembali,” ujar Amsakar menanggapi klaim Udin. (sito 2)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here