TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – -Menyikapi permasalahan kepemilikan lahan atas pendirian bangunan gedung kampus UMRAH, di Senggarang, yang masih dibawah kepemilikan Pemko Tanjungpinang menjadi kendala pihak kampus untuk melakukan pembangunan.

Menindaklanjuti permasalah tersebut, lewat Tim Penyusun Penyelesaian Tanah/ Lahan Kampus Senggarang Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang di Gedung Walikota Senggarang, Rabu (2/3/2018).

Menurut Oksep, Sekretaris Tim penyusun penyelesaian Lahan Kampus UMRAH, penandatanganan kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang dimediasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepulauan Riau.

Penandatanganan kesepakatan dihadiri wakil dari masing-masing Institusi. UMRAH diwakili Prof. Rayandra (Warek I UMRAH), Dr. Oksep Adhayanto (Sekretaris Tim), Edison MBA (Ka. BUPK UMRAH), Tahri SE (Kabag Perencanaan dan Keuangan UMRAH), Dr. Rumzi Samin (Dosen FISP UMRAH), Efrion MM (Kabag Umum UMRAH), Putra Kirana MM (Kasubbag Tata Usaha, Rumah Tangga, dan BMN UMRAH), dan Suradji (Dosen FISIP UMRAH).

Sementara Pemko Tanjungpinang diwakili Sekretaris Kota Tanjungpinang, Kepala DPKKAD Kota Tanjungpinang, Wakil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungpinang, Camat Tanjungpinang Kota, Lurah Senggarang, dan juga perwakilan dari BPKP.

Efrion MM, Selaku Kabag Umum UMRAH yang tergabung dalam tim lima mengatakan, penandatanganan tersebut menghasilkan kesepakatan, yaitu; Pertama, Pemerintah Kota Tanjungpinang akan menyerahkan Aset berupa tanah dengan luas lebih kurang 3,9Ha kepada UMRAH dan untuk percepatan penyelesaian, maka dibentuklah TIM LIMA, yang terdiri dari: Saripudin (BPN Kota Tanjungpinang), Efrion (UMRAH), Perurizan (Pemko Tanjungpinang), dan Romi (BPKP).

Lebih lanjut dia mengatakan, setelah penandatangan TIM LIMA akan melakukan pertemuan lanjutan pada Senin (26/3) mendatang.

Setelah itu, TIM LIMA akan mengukur ulang lahan terutama berkait dengan kepastian sempadan, dan hasil pengukuran itu akan diserahkan ke BPN Kota Tanjungpinang untuk kemudian dilakukan proes Balik Nama dari Pemko Tanjungpinang ke UMRAH.

Jika selesai, maka kemudian akan dilakukan proses penyerahan asset,

“Dengan begini, kampus UMRAH akan memiliki sertifikat lahan kepemilikan sehingga tidak menghambat terjadi pembangunan. Sebab selama ini jika kampus mendapatkan alokasi pembangunan itu terkendala dalam kepemilikan lahan,” jelasnya.

Pihaknya optimis untuk segera menuntaskan permasalahan lahan baik yang di Senggarang dan dompak.

Penulis: Bet

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here