TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – –
Peraturan Daerah (Perda) merupakan sebuah regulasi kebijakan yang mengatur tata kelolah pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan maju.

Hal tersebut sebagaimana yang telah di amanat kan di dalam pasal 39 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Permendagri nomor 20 tahu 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah.

Selasa (10/4), DPRD Kota Tanjungpinang kembali menggelar rapat paripurna tahap I di Gedung DPRD Kota Tanjungpinang, Senggarang dengan agenda lanjutan pembahasan terkait 11 poin rancangan peraturan daerah (Ranperda) Yang dibahas pada bulan Maret lalu.

Diketahui kesebelas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut, 9 dari pemko Tanjungpinang dan 2 inisiatif DPRD Kota akan dibahas melalui beberapa tahapan.

Melalui rapat paripurna Tahap I ini, Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Tanjungpinang, Ahmad Dhani dan dihadiri oleh Pejabat (Pj) Walikota Tanjungpinang, Raja Ariza.

Raja Ariza mengatakan, dalam rapat paripurna saat ini yang dibahas ada 3 Ranperda yaitu, 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detai Tata Ruang (RDTR), 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peratitan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemgelolaan Kawasan Cagar Budaya Pulau Penyengat Sebagai Wisata Budaya Kota Tanjungpinang.

“Tahap I ini tiga saja yang kita bahas, dengan tujuan agar bisa capai target. Nanti kalau tidak secara bertahap kita tidak bisa capai target,” kata Raja Ariza usai menghadiri Rapat Paripurna tersebut.

Sementara, untuk Ranperda yang akan dibahas selanjutnya, dirinya belum mengetahui pasti Ranperda apa yang akan dibahas.

“Tergantung kesepakatan kita nanti. Ranperda kita ada 11 kan, nah nanti kita bagi berapa tahap supaya mempercepat pencapaian itu aja, ungkapnya

Hal yang sama juga disampaikan Ahmad Dhani, bahwa Tahap I ini dibahas hanya 3 Ranperda, sementara ditahap selanjutnya dirinya belum mengetahui Ranperda apa yang akan dibahas.

Berdasarkan data yang diperoleh, hingga pertengahan tahun 2018 belum ada produk hukum ataupun Peraturan Daerah yang dihasilkan oleh DPRD Kota Tanjungpinang, karena kesebelas Ranperda tersebut masih dalam tahap pembahasan yang akan dilalui beberapa tahapan terlebih dahulu.

Penulis: Beto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here