TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Momentum baru kebudayaan Kepri resmi dimulai setelah Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad melantik Dewan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau periode 2026–2031 di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Jumat (17/4/2026).
Pelantikan Dewan Kebudayaan Kepri ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat budaya Melayu sebagai fondasi pembangunan daerah.
Pelantikan tersebut dihadiri tokoh budaya, seniman, Forkopimda, serta pemangku kepentingan kebudayaan.
Prosesi berlangsung khidmat dan sarat makna, menandai dimulainya peran strategis Dewan Kebudayaan dalam mengawal arah kebijakan budaya di Kepulauan Riau.
Ansar menegaskan bahwa Dewan Kebudayaan bukan sekadar lembaga seremonial, melainkan mitra strategis pemerintah dalam menjaga identitas budaya daerah.
“Selamat kepada seluruh pengurus Dewan Kebudayaan. Amanah ini bukan sekadar jabatan, tetapi tanggung jawab besar untuk menjaga dan mengembangkan jati diri budaya Melayu di Kepulauan Riau,” ujar Ansar.
Ketua Umum Dewan Kebudayaan Kepri, Rida K. Liamsi, menegaskan bahwa kebudayaan merupakan fondasi utama dalam pembangunan. Ia menyebut, kemajuan daerah tidak akan tercapai tanpa kekuatan budaya yang kokoh.
“Masalah kebudayaan adalah persoalan besar, luas, dan strategis. Pembangunan tidak akan berhasil tanpa menjadikan budaya sebagai pilar utama,” tegas Rida.
Dalam arah kebijakannya, Dewan Kebudayaan Kepri akan menjalankan tiga peran utama. Pertama, sebagai pusat pemikiran (think tank) yang merumuskan strategi kebudayaan daerah. Kedua, sebagai motor penggerak aktivitas seni dan budaya, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis budaya. Ketiga, sebagai penghubung jejaring budaya lintas wilayah dan lembaga.
Rida juga menekankan pentingnya menjadikan Kepulauan Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu yang berdaya saing, dengan memanfaatkan warisan sejarah dan tradisi sebagai kekuatan pembangunan, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Ia turut mengingatkan nilai-nilai luhur dalam karya klasik Gurindam XII sebagai pijakan moral dalam menjaga keberlanjutan budaya Melayu lintas generasi.
Usai pelantikan Dewan Kebudayaan Kepri, jajaran pengurus dijadwalkan segera menggelar rapat kerja untuk menyusun program prioritas.
Langkah ini dinilai penting guna merespons tantangan globalisasi yang berpotensi menggerus nilai-nilai budaya lokal.
Dukungan pemerintah daerah dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar Dewan Kebudayaan mampu menghadirkan kebijakan yang adaptif, inovatif, sekaligus berakar kuat pada tradisi Melayu.
Momentum pelantikan Dewan Kebudayaan Kepri ini diharapkan menjadi titik balik kebangkitan budaya Melayu di Kepulauan Riau bukan hanya sebagai identitas, tetapi juga sebagai kekuatan pembangunan yang berkelanjutan. ***
Editor: Nuel
