Pertemuan silaturahmi dengan Forum Komunikasi Guru Honorer se Kota Tanjungpinang, Jum'at (27/04/2018). Foto: Ist

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN atau APBD.

Demikian diutarakan Ketua Fraksi DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah usai menghadiri acara memperingati Isro Mi’raj Nabi Muhammad SAW yang di lanjutkan dengan Dialog dengan para Guru Honor yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honorer Kota Tanjungpinang, Jumat (27/04/2018).

Dikatakannya, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Honorer diganti dengan istilah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PPPK, seperti yang dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 1 Nomor 4, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

“Pengangkatan guru honorer menjadi PNS sangat perlu dilakukan. Hal ini disebabkan rasio guru per murid di Indonesia masih banyak yang berada di bawah rata-rata nasional, baik di jenjang SD, SMP, maupun SMA,” ujar Iskandarsyah.

Secara keseluruhan, ada 11 provinsi di Indonesia dengan rasio guru per siswa di bawah rata-rata nasional. SMP merupakan jenjang pendidikan dengan penyumbang terbesar, diikuti oleh jenjang SD dan SMA.

“Sudah saatnya pemerintah lebih peduli dengan nasib dan kesejahteraan guru honorer. Berkat jasa mereka anak-anak kita memperoleh pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan generasi bangsa,” urainya.

Pemerintah Daerah, kata Iskandarsyah, harus dorong Guru Honor di Kepri diangkat jadi PNS karena menurutnya, Kepri sangat kekurangan guru yang disebabkan banyaknya yang ingin pensiun beberapa tahun kedepan.

“Jika tidak dapat angkat semua, bisa di angkat secara bertahap. Mungkin bisa di prioritaskan guru yang sudah mengabdi rata-rata lebih dari 10 tahun. Pemerintah daerah harus lebih pro aktif untuk lobby ke pusat apalagi kita daerah pesisir, pulau dan perbatasan,” katanya.

Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kota Tanjungpinang, Andi Putra juga sangat berterima kasih kepada Ing Iskandarsyah karena telah mensuport para guru honorer yang tergabung dalam FKGH.

Meskipun Ing Iskandarsyah Anggota DPRD Kepri dari dapil Karimun, kata Andi, beliau mau mendorong pemerintah agar para guru honor Kota Tanjungpinang dapat diangkat jadi PNS.

“Kami sangat terimakasih dengan bapak Ing Iskandarsyah sudah mensuport kami, meskipun beliau dari dapil Karimun, tapi beliau mau membantu untuk di Kota Tanjungpinang,” ujarnya ketika dihubungi.

Kurang lebih 700 orang guru honorer terbagi dalam tiga jenjang yang tergabung dalam FKGH Kota Tanjungpinang ini berharap penuh kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang saat tes PNS nanti, mereka dapat dikhususkan dalam artian hanya di tes dikalangan guru honorer tidak terbuka untuk umum.

“Sebab takutnya mereka kalah terus kalau umum, kasian ada yang mengabdi menjadi guru sampai belasan tahun, belum juga diangkat jadi PNS, kami berharap betul,” katanya mengakhiri.

Ak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here