Hj. Rahma, calon Wakil Wali Kota Tanjungpinang nomor urut 1. Foto: (Beto/Sijoritoday.com)

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – -Surat pemberhentian Hj. Rahma sebagai Anggota DPRD Kota Tanjungpinang hingga kini belum ditanda tangani Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Pasalnya, berdasarkan surat Gubernur Kepri nomor 120/0646/PEMTAS/SET untuk Penjabat Wali Kota Tanjungpinang prihal pemberhentian yang bersifat penting disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana dipahami bersama berdasarkan pasal 193 dan pasal 194 undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dinyatakan bahwa anggota DPRD kabupaten/kota yang mengundurkan diri di usulkan partai politik kepada pimpinan daerah kabupaten/kota dan selanjutnya pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

2. Bahwa dalam hal ini yang dimaksud adalah pengunduran diri saudara Hj. Rahma S.IP yang harus mendapatkan persetujuan pemberhentian yang diusulkan oleh pimpinan partai PDI Perjuangan kepada pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Wali Kota Tanjungpinang.

3. Bahwa dalam lampiran surat saudara sebagaimana maksud di atas tidak terdapat persetujuan pemberhentian atau terkait pemberhentian saudari Hj. Rahma S.IP dari partai politik PDI Perjuangan atas pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD kota Tanjungpinang.

4. Selanjutnya dimaklumi bahwa Penjabat Wali Kota Tanjungpinang sudah menyurati Ketua DPRD Kota Tanjungpinnag sebagaimana surat nomor: 171.3/398/.1.1/2018 tanggal 16 April 2018 hal pemberhentian, terkait anggota DPRD Kota Tanjungpinang.

5. Sehubungan dengan hal di atas, diminta kepada saudara bersama pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang untuk memfasilitasi kelengkapan persyaratan pemberhentian atas pengunduran diri saudari Hj. Rahma S.IP sebagai anggota DPRD Kota Tanjungpinang.

Menanggapi surat Gubernur Kepri tersebut, Hj. Rahma yang telah ditetapkan KPU Kota Tanjungpinang sebagai calon Wakil Wali Kota Tanjungpinang nomor urut 1 ini menjawab, di dalam Peraturan KPU No 6 tahun 2017 pasal 6 ayat 2 dan pasal 7 huruf b dan c sangat jelas surat pengunduran diri dari jabatan anggota DPRD “dapat” dilampiri dokumen pendukung. Bukan “wajib” dilampiri dokumen pendukung.

“Silahkan baca PKPU no 6 tahun 2017, disitu sudah tertera jawabannya,” ungkap Rahma, Kamis (03/05/2018).

Dilain sisi, Divisi Hukum KPU Kota Tanjungpinang, Dewi Mardiyanti menjelaskan, pasal 69 PKPU 3 tahun 2017 itu pihaknya di KPU Tanjungpinang sedang menunggu surat dari KPU RI. Dalam hal ini, KPU Tanjungpinang belum bisa mengambil sikap apa-apa.

Namun berdasarkan PKPU Pasal 69 tentangan pencalonan ayat 1 menyebutkan, calon Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang berasal dari DPRD wajib menyampaikan surat keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang paling lambat 30 hari sebelum pencoblosan.

Bahkan pada ayat 5, apabila tidak dapat menyampaikan surat keputusan pemberhentian dan tidak dapat membuktikan dalam proses, maka bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

“Sekarang KPU Tanjungpinang masih menunggu dua itu, kalau ayat 1 itu dalam SK, kalau ayat 5 membuktikan dalam proses , membuktikan dalam proses inilah yang kami tunggu surat dari KPU RI,” kata Dewi.

Ketua Bapilu DPC PDI Perjuangan, M Syahrial melihat yang bersangkutan Rahma sepertinya tidak memerlukan surat rekomendasi dari PDI Perjuangan untuk pemberhentiannya sebagai anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari partai PDI Perjuangan.

“Bukan PDIP yang tak proses ye, memang yang bersangkutan merasa tak perlu,” ucapnya.

Penulis: Akok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here