Endri Sanopaka

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – -APBD Perubahan Kepulauan Riau (Kepri) tahun 2018 diperkirakan mengalami defisit sekitar 350 Miliar rupiah. Belum lama ini, Ketua Fraksi PKS DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah meminta Pemprov Kepri untuk meningkatkan PAD dan rasionalisasi anggaran.

Pemprov Kepri melalui Sekretaris Daerah, Arif Fadilah mengaku, pihaknya saat ini masih terus mencari langkah-langkah upaya bersama mengatasi defisit ekonomi dengan semua pihak, baik itu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Daerah se Kepri hingga semua instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri baik itu eksekutif maupun legislatif.

Seperti, mulai dari berkoordinasi dengan seluruh Kepala Daerah se Provinsi Kepri untuk terus mengupayakan pengelolaan potensi daerah, bahkan melalukan komunikasi intensif dengan seluruh OPD di lingkungan Provinsi Kepri terkait program prioritasnya.

“Mana yang bisa dikelola jadi sumber pendapatan, mana potensi yang bisa dikelola itu yang terus kita dorong dari inovasi opd-opd tersebut,” ujar Sekda beberapa waktu lalu.

Salah satu penyebab defisit, menurut pengamat politik di Tanjungpinang, Endri Sanopaka adalah belanja pemerintah Provinsi Kepri lebih besar dari sumber penerimaan daerah, diantaranya adalah Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan juga Pendapatan Asli Daerah.

Endri menyebut, bahwa Defisit tidak bisa dihindari karena mekanisme penyusunan anggaran di negara Indonesia saat ini menggunakan sistem anggaran defisit.

Sayangnya, kata Endri, pemerintah provinsi Kepri yang terdiri dari Gubernur serta jajarannya seperti tidak berupaya melakukan pendekatan dan tekanan kepada pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih setelah beberapa tahun terakhir ini pemerintah pusat lebih konsentrasi ke Indonesia Timur.

Apalagi, pemerintah pusat dibawah pimpinan Jokowi melakukan Politik Anggaran.

“Namanya politik tentu harus juga diselesaikan secara politik, bukan pasrah tidak berdaya, disitu sebenarnya kinerja pemerintahan provinsi kepri dinilai publik,” ujar Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Raja Haji Tanjungpinang ini.

Pada akhirnya, dampak defisit anggaran jika menyebabkan program-program yang berhubungan dengan masyarakat terhenti atau dibatalkan. Salah satu yang terdampak adalah perputaran ekonomi di masyarakat.

“Di saat sektor swasta terpuruk, salah satu harapan masyarakat adalah kegiatan pemerintah yang bersumber dari APBD,” tungkasnya.

Secara pribadi, dirinya hingga saat ini nyaris tidak pernah mendapatkan informasi yang pasti mengapa pemerintah pusat terus mengurangkan alokasi anggaran kepada pemerintah Provinsi Kepri. Harusnya, Gubernur dan jajarannya berani lantang ke pusat guna meminta transparansi pemerintah pusat terkait berapa banyak minyak dan gas di Kepri yang telah disedot dan dijual ke negara asing.

“Baru dihitung sesuai atau tidak dana bagi hasil yang kita terima sekarang, bukan pasrah cakap defisit supaya rakyat kasihan,” kata Endri sembari tersenyum.

Sementara itu, Ketua Komisi II bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kepri, Hotman Hutapea sepertinya sangat yakin bahwa Defisit ekonomi bakal terjadi di Pemprov Kepri di APBD Perubahan tahun 2018. Hal tersebut disebabkan jika cara pemangkasan program dilakukan sebagai upaya mengatasi defisit sudah tidak lagi dimungkinkan.

“Karena program sudah hampir semua yang di lelang, gimana mau membatalkannya,” ujar Hotman kepada Sijoritoday.com belum lama ini.

Menurutnya, ada program yang dapat dikurangi oleh Gubernur Kepri, hanya saja persoalan mau dan tidaknya Gubernur mengurangi Program tersebut Hotman tidak mengetahui.

“Gubernur tau lah itu program apa, sekarang masalahnya dia mau kurangi ngak ?,” tanya Hotman.

Penulis: Akok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here