TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Ketua Dewan pengawas LPJK Kepri, Andi Anhar Chalid mengaku memiliki data konkret terkait dugaan penyimpangan dalam proses lelang proyek gurindam 12 yang akan menelan anggaran Rp 514 miliar.

Salah satu dugaan penyimpangan yang disebutnya, terletak di Kemampuan Dasar (KD) yang tidak sesuai. Sebab data yang disampaikan inspektorat, kata Andi, KD perusahaan pemenang proyek terakhir 95 persen dan yang disampaikan Pokja 100 persen. Data ini berbeda dengan data yang dimiliki Andi Anhar yaitu 60-40 persen.

“Bahkan kita ada dapat data itu 70-30 persen internal perusahaan untuk KD nya, perhitungan itu tidak harus 100 persen, karena dia punya KD 70 persen yang dia tangani di Kalimantan Timur harusnya perkaliannya adalah dikali dengan jumlah nilai proyek dikali 3, baru dia bisa mengikuti lelang proyek dengan nilai 514 Miliar tersebut, ini jelas ada pemalsuan,” beber mantan Staf Khusus Gubernur Kepri ini.

Bahkan, Andi Anhar mengetahui adanya pertemuan antara Kelompok Kerja (Pokja) dengan pemenang proyek sehingga KKN pun dikhawatirkan terjadi.

Selain itu, dalam proses lelang proyek tersebut juga terlihat saling jatuh-menjatuhkan antara sesama kontraktor.

“Tiba-tiba ada perusahaan yang digugurkan padahal kan perusahaan tersebut sudah melalui verifikasi,” sebutnya.

Andi Anhar menghimbau kepada inspektorat agar tidak menerima langsung data yang diterima dari pokja. Inspektorat seharusnya bisa mengklarifikasi dokumen pemenang perusahaan ke notaris, LKPP, dan departemen PU sehingga permasalahan pun bisa clear.

“Saya menghimbau pemerintah agar berhati-hati dalam proses pelelangan proyek gurindam 12 ini. Saya ingin tidak terjadi kemacetan dalam perjalanan proyek tersebut,” katanya.

“Proses lelang sudah tidak benar, jika ada persekongkolan akan ketahuan,” tambahnya, kepada sejumlah pewarta, Selasa (25/9).

Dia pun tidak bermaksud merintangi proses proyek tersebut, hanya saja, kata dia, harus bersih dari segala penyimpangan.

“Jika tetap dilanjutkan kontrak proyek tersebut, maka ini saya akan gulirkan ke pihak yang berwajib, bahkan bila perlu ke KPK,” tutup Andi.

Kepala Biro Administrasi Pelayanan Pengadaan Pemprov Kepri, Misbardi mengungkapkan, proses pelelangan hasil berita acara sudah diserahkan ke PU. Berdasarkan laporan dari Pokja ke Biro, proses ini sudah berjalan dengan peraturan yang ada.

“Jika ada pihak yang tidak puas, silahkan ke Inspektorat, karena sampai ke sanggahan pun sudah kami jawab. Secara teknis saya juga tidak bisa jelaskan, karena proses dilakukan oleh Pokja,” katanya.

Diketahui, Pokja yang dipilih dalam proyek Gurindam 12 ini juga sama dengan Pokja pada proyek pembangunan Jembatan I Dompak. Misbardi mengaku pemilihan Pokja yang sama dengan jembatan I Dompak karena pertimbangan memiliki pengalaman di proyek fisik.

“Pokja sengaja kita pilih itu karena pertimbangan memiliki pengalaman di bidang fisik. Basic dan pengetahuan juga kita lihat bisa dalam melakukan lelang dibidang fisik,” ucap Misbardi.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Provinsi Kepri, Mirza Bacthiar dan pihak-pihak terkait hingga berita ini dimuat belum berhasil dikonfirmasi dan klarifikasi.

Penulis: Akok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here