Thomas Maberis, SE

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar dan berhak memperoleh pendidikan. Hal itu tertuang di Undang-undang dasar. Pendidikan juga merupakan hal yang sangat penting bagi warga negara.

Pemerintah telah memplot anggaran pendidikan 20 persen melalui APBD. Meski begitu, masih ada anak-anak jalanan di Kota Tanjungpinang terlihat belum memperoleh pendidikan.

Hal itu mendapat perhatian serius dari Sekretaris LMP Tanjungpinang Timur, Thomas Maberis, SE, pada Jumat (19/10/2018). Dikatakannya, fakta sosial telah menunjukan betapa minimnya pengawasan dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang atas maraknya anak-anak dijalan yang belum tersentuh pendidikan. Pemerintah terkesan melakukan pembiaran bahkan kebijakan pemerintah di sektor pendidikan seperti tidak memihak kepada masyarakat yang tidak mampu.

“Seperti yang kita ketahui, masih banyak anak-anak dijalan seperti di jalan raya maupun di lampu merah. Disini bisa membuat persepsi bahwa kurang perhatian oleh pemerintah terhadap anak-anak jalanan, belum tentu mereka sekolah, belum tentu mereka punya tempat tinggal,” kata dia.

Padahal, Ranperda tentang penyelenggaraan anak yang diusulkan pemerintah Kota Tanjungpinang telah disahkan DPRD Kota Tanjungpinang menjadi Perda. Namun, implementasi dari perda tersebut tidak terlihat. Hal ini tentu dapat menimbulkan preseden buruk di kalangan masyarakat.

“Untuk dunia pendidikan semoga pemerintah kota dapat menjalankan amanat UU. No 20 tahun 2003,” harap Thomas.

Dilain sisi, lanjut Thomas, Perda tentang kepemudaan juga perlu dihadirkan, mengingat peran pemuda sangat begitu diharapkan di pembangunan daerah. Pemerintah Daerah juga bisa memperhatikan Kepemudaan dengan menekan angka kenakalan remaja serta meningkatkan SDM Kepemudaan di Kota Tanjungpinang.

“Semoga ajalah cepat terealisasikan Perda Kepemudaan supaya bisa mengembalikan roh pada jasadnya,” kata Thomas.

~ Akok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here