Ketua Fraksi PKS DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah. Foto: Ak

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – –¬†Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah mengaku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau (APBD Kepri) tahun 2019 senilai Rp3,6 triliun sudah dapat digunakan pada Januari mendatang.

“Setelah dievaluasi Kementerian Dalam Negeri, dan pemprov memberi jawaban maupun alasan, kegiatan pemerintahan sudah dapat dilaksanakan,” ujarnya di Tanjungpinang, Rabu (26/12).

Iskandarsyah yang juga anggota Komisi II DPRD Kepri memberi apresiasi kepada Kemendagri yang cepat menyelesaikan evaluasi terhadap APBD Kepri 2019.

Rapat antara Badan Anggaran DPRD kepri dengan tim anggaran pemerintah daerah membahas hasil evaluasi Kemendagri, baru dilaksanakan tadi pagi hingga siang hari setelah tertunda beberapa hari karena terbentur hari libur.

“Surat dari Kemendagri tertanggal 17 Desember 2018. Kami akan segera melayangkan surat balasan hasil pembahasan hari ini kepada Kemendagri agar APBD Kepri dapat segera digunakan,” ujarnya.

Iskandar mengemukakan sebagian kegiatan di Kepri dapat dilaksanakan awal Januari tahun 2019. Kegiatan pemerintahan yang berskala besar, contohnya dapat mulai dilelang pada Januari 2019.

“Tergantung kesiapan Pemprov Kepri, seperti membentuk panitia kegiatan, tim lelang proyek dan lainnya. Pada prinsipnya lelang terbatas dapat dilaksanakan,” katanya.

Menurut dia, kegiatan pemerintah sebaiknya dilaksanakan secara ceoat dan tepat sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara ekonomis oleh masyarakat.

“Perekonomian Kepri ini secara umum masih bergantung pada anggaran daerah sehingga sebaiknya kegiatan pemerintahan segera dilaksanakan,” tuturnya.

Ia berpendapat evaluasi terhadap rancangan kegiatan Pemprov Kepri tahun 2019 yang dilakukan Kemendagri, tidak terlalu prinsip sehingga pembahasan yang dilakukan hari ini tidak memakan waktu yang lama.

Catatan penting dari Kemendagri yang perlu diperhatikan Pemprov Kepri seperti pola distribusi pajak kendaraan ke pemerintah kabupaten dan kota, kegiatan yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten dan kota, serta nomenklatur kegiatan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Tentu catatan itu penting diperhatikan,” ucapnya yang juga Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera – Persatuan Pembangunan. (Ak)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here