JAKARTA, SIJORITODAY.com– –Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo, mendesak pemerintah membatalkan rencana menjadikan Wali Kota Batam sebagai Ex-Officio Kepala BP Batam.  Firman menyatakan, keputusan pemerintah untuk Batam itu, berpotensi menabrak sejumlah undang-undang (UU).

Diantaranya, UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, serta PP No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Pada pasal 76 ayat (1) huruf C UU No 23/ 2004 disebutkan, kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang, menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta, maupun milik negara, atau daerah, atau pengurus yayasan di bidang apapun.

Menurut Firman Soebagyo, jika tetap dipaksakan maka akan sangat berbahaya. Dikhawatirkan akan adanya penyelewengan kewenangan dari Wali Kota.

Anggota Komisi II DPR RI tersebut meminta para menteri jajaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang membahas soal peleburan BP Batam menjelaskan secara detail, mengenai konsekuensi-konsekuensi yang ada, apabila Wali Kota menjadi Ex-Officio Kepala BP Batam. (doni)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here