Foto : humas bp batam

BATAM, SIJORITODAY.com– – Badan Pengelola Pelabuhan Batam – BP Batam menggelar acara Forum Group Discussion (FGD) mengenai Penyelesaian Isu Teknis dan Administratif Pengelolaan Floating Storage Unit (FSU) di wilayah Perairan Batam, di Jakarta, Selasa (29/1) yang lalu di Hotel Aryaduta Jakarta.

Tingginya potensi kemaritiman serta minat investor dalam kerjasama memaksimalkan pelaksanaan Ship to Ship FSU di Pelabuhan Batu Ampar. BP Batam perlu menyelaraskan komunikasi dan informasi antar stake holder sehubungan dengan kegiatan Ship To Ship FSU dengan menggelar FGD.

FGD dihadiri sejumlah instansi terkait yang memiliki kepentingan terhadap kegiatan FSU di Batam seperti Direktorat Hilir Migas, Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, KSOP Khusus Batam, Lanal Batam, Bareskrim Polri, Polairud Kepri, Kantor Kesehatan Pelabuhan dan stakeholders terkait kepelabuhanan serta para investor peminat mitra BP Batam.

Pada kesempatan tersebut anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam, Dwinato Eko Winaryo menjelaskan bahwa perlunya menyelaraskan komunikasi dan informasi antar stake holder terkait kegiatan Ship To Ship FSU yang sudah berlangsung sejak  Desember 2018 yang lalu.

“Sejak Floating Storage diluncurkan sejumlah kapal telah beroperasi dalam rangka pengembangan pengelolaan dan pengoperasian FSU di perairan lepas Pelabuhan Batuampar, diperkirakan total muatannya mencapai 4,8 sampai 5 juta barrel. Diharapkan dari keberadaan kapal-kapal tersebut, dapat memberikan multiflier effect kedepannya bagi Batam,” ungkap Dwinato Eko Winaryo.

Dalam pelaksanaan di lapangan kegiatan Ship to Ship FSU ini masih terkendala beberapa hal minor, dikarenakan merupkan kegiatan pertama yang diselenggarakan di wilayah FTZ atau di luar wilayah kepabeanan Indonesia. Sehingga perlu ada beberapa penyesuaian peraturan antar instansi, mengingat kekhususan status Batam sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.

Dari hasil diskusi, mengemuka bahwa perlu ada penyelarasan peraturan untuk mendukung kegiatan STS FSU di wilayah perairan FTZ seperti di Batam mengingat statusnya bukan merupakan wilayah kepabeanan Indonesia serta menimbang pola kegiatannya dimana perpindahan barang kargo berasal dari luar negeri dan dipastikan tidak akan memasuki wilayah kepabeanan Indonesia (re-ekspor). 

Sementara, dari sisi kepabeanan akan diajukan usulan pembuatan peraturan khususnya mengenai mekanisme top up terhadap mother vessel yang berfungsi sebagai FSU.

Sedangkan pihak Kementerian ESDM menyatakan sebenarnya ada tata niaga migas yg harus dipenuhi perijinannya, namum dari peraturan yang berlaku belum sepenuhnya mengatur kegiatan serupa utk di kawasan FTZ. Untuk saat ini pihak ESDM meminta minimal perusahaan fasililitator dapat memenuhi ketentuan perijinan migas yg diperlukan. Namun kedepan akan diusulkan  pembuatan peraturan khusus mengenai STS FSU migas di wilayah FTZ seperti di Batam.

Batam memiliki posisi yang sangat strategis dan potensi yang jauh lebih besar jika dibandingkan negara tetangga dalam hal penyelenggaraan bisnis STS FSU. Posisi perairan Batam yang berada tepat di muka selat Singapura sangat memudahkan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan STS FSU. (doni)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here