TANJUNGPINANG, SIJORTODAY.com – – Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) di kawasan penimbunan di alur hulu Sei Carang, Selasa (21/05/2019).

Dalam sidak tersebut, Komisi III menemukan indikasi pelanggaran pidana terhadap penimbunan alur hulu sungai. Karena mengacu kepada UU No 32 Tahun 2009 jelas menyebutkan tidak boleh menimbun alur hulu sungai.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang, Ashadi Selayar menyayangkan kinerja dari Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam hal ini hanya pejabat Eselon IV dari Dinas Lingkungan Hidup yang hadir memenuhi undangan mereka.

“Pihak Perizinan dan Satpol PP tidak hadir, padahal kami undang untuk hadir, hanya pihak DLH yang hadir itupun yang diutus pejabat Eselon IV,” kata Ashadi menyayangkan.

Ashadi mempertanyakan peruntukan penimbunan yang diduga melanggar aturan itu. Namun, Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui dinas terkait tidak dapat menjelaskan.

“DPRD akan melakukan rapat kerja dalam waktu dekat membahas penimbunan di Sei Carang,” kata Ashadi Selayar dihubungi Sijoritoday.com.

Sepengetahuan Ashadi, didalam perda RDTR kawasan hulu Sei Carang ditetapkan sebagai kawasan hutang mangrove. Namun kenyataan dilapangan, kawasan hulu Sei Carang malah ditimbun.

DPRD Kota Tanjungpinang, kata Ashadi, berharap agar pemerintah Kota Tanjungpinang menindak tegas yang melakukan pelanggaran tentang Lingkungan Hidup.

“Karena mengacu kepada UU no 32 tahun 2009 itu udah pelanggaran pidana,” kata Ashadi mengulangi.

(Ak)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here