TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Wakil Walikota Tanjungpinang Rahma, menyampaikan pidato pengantar walikota terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2019 untuk dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Kota Tanjungpinang, dalam sidang paripurna di Kantor DPRD, Selasa (18/6).

Selain ajukan lima Ranperda usulan, Rahma juga menyampaikan pidato Ranperda wajib tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang tahun 2018 dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang Ade Angga didampingi Wakil Ketua II, Ahmad Dani.

Lima Ranperda usulan tersebut yakni, Ranperda Kawasan Tanpa Rokok, Perubahan atas Perda Kota Tanjungpinang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kota Tanjungpinang Nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah, Renperda Pemakaman Kota Tanjungpinang, Perubahan atas Perda Kota Tanjungpinang Nomor 1 tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan, Perubahan atas Perda Kota Tanjungpinang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.

“Pemko Tanjungpinang mengusulkan lima Ranperda kepada DPRD untuk dapat dilakukan pembahasan yang selanjutnya dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah (Persa) Kota Tanjungpinang tahun 2019,” ungkap Rahma dalam pidatonya.

Dikesempatan paripurna tersebut DPRD Kota Tanjungpinang juga menyampaikan pidato Ranperda inisiatif tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah yang disampaikan oleh Ketua Bapemperda DPRD Kota Tanjungpinang, Hendri Delvi.

Usai paripurna, Ade Angga menjelaskan bahwa pada paripurna kali ini penyampaian Ranperda oleh Walikota Tanjungpinang yakni ada lima Renperda usulan Pemko Tanjungpinang ditambah dengan penyampaian Renperda wajib tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tanjungpinang tahun 2018. Kemudian dilanjutkan dengan Ranperda inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah.

Terkait Renperda inisiatif ini, DPRD meinginginkan menfasilitasi para Jamaah Calon Haji yang selama ini terbebani penambahan biaya karena Embarkasi Haji tidak di Tanjungpinang. Seperti adanya biaya manasik dan transportasi dan lainnya. Dengan Perda ini, diharapkan bisa membantu, memfasilitasi dari segi anggaran supaya bisa mengurangi beben mereka (Jemaah Calon Haji).

“Tetapi kita juga melihat kekuatan anggaran kita nanti. Kalaupun tidak bisa semua (gartis), setidaknya bisa mengurangi biaya tersebut yang sifatnya berupa bantuan,” jelas politisi Partai Golkar, Ade Angga.

Setelah ini dilanjutkan dengan paripurna Pandangan Umum (Pandum) dari masing-masing fraksi dan ada Pandangan Umum dari Pemko Tanjungpinang, menanggapi usulan Ranperda inisiatif. “Setelah dibentuk Pansus, baru bia bekerja untuk membahas ,” tutupnya.
(Rc)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here