Foto : ist

BATAM, SIJORITODAY.com – Komisi II DPRD Batam yang membidangi Keuangan dan Perekonomian terus menyoroti kecilnya pajak Gelanggang Permainan (Gelper) yang menjamur saat ini di Kota setempat.

Disisi lain, ada indikasi sejumlah pengusaha gelanggang permainan diduga kuat banyak yang menyalahi izin yang diberikan Badan Penanaman Modal dan PTSP Pemko Batam.

Penyalahgunaan izin itu terungkap karena faktanya hampir semua gelper yang beroperasi di ruko, mall serta hotel hanya dipenuhi mesin-mesin ketangkasan orang dewasa yang terindikasi untuk berjudi.

Alhasil Pemko Batam selama ini hanya menerima setoran 15% pajak dari arena gelper tersebut.  “Padahal pada prakteknya itu adalah permainan orang dewasa yang pajaknya harus 50%, ” kata Anggota Komisi II DPRD Batam Uba Ingan Sigalingging saat rapat dengar pendapat dengan pengusaha gelper,  BPM PTSP serta BP2RD pekan lalu.

Bahkan Anggota Komisi II lainnya Irawati Nursanti dan Mesrawati Tampubolon juga menyoroti keberadaan gelper di salah satu diskotik dan pub.

Keduanya mengemukakan bahwasannya di salah satu diskotik tersebut yang dikelola oleh oknum pengusaha itu oleh BPM PTSP hanya diberi izin diskotik dan KTV.

“Diberikan izin diskotik dan KTV.  Lalu dimana izin permainan anak-anak dan keluarganya,” tanya Mesrawati.

Selain gelper di salah satu hotel itu,  DPRD juga menyoroti maraknya permainan judi pingpong di sejumlah diskotik.

Pekan depan, Komisi II juga akan memanggil para pengusaha gelper untuk menunjukkan bukti penyetoran pajak mereka ke BP2RD.  Upaya ini dilakukan untuk menggenjot pendapatan dari pajak gelanggang permainan. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here