Ilustrasi pelantikan RT. Foto: net

(Editorial/Tajuk Rencana)

 

BULAN lalu, Lurah Tanjung Unggat melantik RT 01/RW 01, di Kampung Gudang Minyak, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang. Pelantikan RT 01 itu memantik protes puluhan warga di kampung itu.

Pasalnya, puluhan Warga mengaku tidak terlibat dalam pemilihan RT. Bahkan pemilihan RT itu dilakukan apa tidak, mereka tidak mengetahui. Tidak ada musyawarah dan mengundang warga. Warga menganggap tidak ada pemilihan, tiba-tiba saja warga mengetahui secara kilat, RT 01 dilantik oleh Lurah berdasarkan berita acara yang dikeluarkan organisasi Ikatan Pemuda Gudang Minyak (IPGM).

Pertanyaannya, apakah IPGM masuk dalam perangkat Kelurahan ? Apakah Lurah boleh melantik RT, berdasarkan 2 lembar berita acara (tanpa absensi rapat) dan menggunakan pihak ketiga atau organisasi ?

Akhirnya, puluhan Warga mempertanyakan keabsahan pelantikan tersebut. Sebab, proses pelantikan itu diduga menabrak aturan yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) serta Perda Kota Tanjungpinang tentang lembaga kemasyarakatan yang antara lain menyebutkan pemilihan RT wajib melibatkan seluruh warga di RT tersebut.

Dalam hal ini, warga kehilangan hak memilih dan dipilih. Lurah kemudian melakukan dua kali mediasi terhadap 50 an warga yang protes didaerah itu. Pertama, Lurah meminta keputusan dan pendapat Camat. Mediasi Kedua, Lurah memutuskan pemilihan ulang dengan persyaratan warga yang menolak harus mencapai 50%+1 dari jumlah KK keseluruhan yang ada di lingkup RT tersebut.

Kebijakan Lurah yang meminta syarat kepada warga yang protes agar mencapai 50%+1 dianggap tidak memiliki dasar hukum. Kemudian Lurah meminta apa yang menjadi keputusannya itu agar tidak dijalankan warga terlebih dahulu tanpa alasan yang jelas.

Lurah terlihat plin-plan, ketika sudah diputuskan kemudian dihentikan, Warga pun heran dengan Lurah sehingga bsrniat akan melaporkan ke Wali Kota Tanjungpinang serta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bahkan warga juga berniat akan melaporkan panitia ke Kepolisian karena diduga direkayasa untuk kepentingan tertentu sehingga memunculkan calon tunggal dan secara aklamasi.

Sebenarnya, pergejolakan warga terhadap RT di daerah itu lebih kepada mekanisme pemilihan RT 01 yang dianggap tidak sesuai prosudur yang berlaku. Hampir 3 minggu, puluhan warga berharap agar pemilihan RT yang benar dilakukan. Namun, Lurah belum memutuskan hal itu. Kekhawatiran juga terjadi, apabila Lurah mengulur waktu sehingga tidak ada pemilihan RT yang benar, berdampak akhirnya timbul MOSI tidak percaya terhadap Lurah.

Persoalan RT ini seharusnya dapat diselesaikan Lurah dengan segera. Tidak harus Camat dan Wali Kota Tanjungpinang. Ini harusnya menjadi ‘PR’ Lurah selaku pemimpin perangkat RT/RW. Idealnya, Lurah mampu putuskan ini dengan bijaksana dan tegas dengan memastikan suasana di kalangan masyarakat dijaga tetap kondusif.

Untuk menghindari konflik, sejatinya Lurah Tanjung Unggat segera mengeluarkan kebijakan yang cenderung lebih memihak kepada masyarakat ramai dan aturan yang berlaku. Sebab, potensi kisruh akan berkepanjangan di kampung tersebut jika Lurah terus mengulur waktu.

Lurah juga dapat turun langsung ke wilayah RT 01 ditemani pihak Camat dan warga agar mendata siapa-siapa saja menginginkan pemilihan ulang. Jika banyak aspirasi warga menginginkan pemilihan ulang, maka dapat dilakukan pemilihan ulang. Sebaliknya, jika banyak warga tidak menginginkan, maka dilanjutkan saja RT yang sudah dilantik tersebut meskipun pada prosesnya sudah salah demi menjaga kedamaian antar warga. Jadi, sangat penting untuk mengkaji dengan matang jika tidak dilakukan pemilihan RT dengan benar.

 

(Ak)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here