Koordinator advokasi dan data Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), Fitra Hadi

ANAMBAS, SIJORITODAY.com – – Koordinator advokasi dan data Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), Fitra Hadi menyanyangkan sikap pemerintah daerah yang dengan leluasa menganggarkan Bawaslu KKA yang dinilai cacat moral dan terlapor di Kacabjari atas dugaan Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif.

“Pemerintah daerah perlu ingat, saat ini komisioner Bawaslu Anambas secara moral sudah cacat dan secara hukum sudah dilaporkan ke pihak kejaksaan di Tarempa, akan tetapi hingga saat ini belum ada kejelasan,” kata Fitra, Minggu (22/9/19).

Menurut Fitra, selayaknya pemerintah daerah meminta masukan dan pendapat baik informasi tentang dugaan pelanggaran yang telah terjadi di tubuh Bawaslu KKA kepada AMPD.

“Silahkan pemerintah daerah memberikan bantuan anggaran untuk proses Pilkada kepada lembaga itu. Tapi juga perlu diusut secara tuntas laporan dan tuntutan dari AMPD,” terangnya.

Ia juga mempertegaskan kembali bahwa selayaknya sebelum diberikan kepercayaan ke kepada komisioner Bawaslu KKA semestinya secara hukum dapat dibuktikan tidak terjadi pelanggaran, baik secara hukum dan etika.

“Saya meminta pihak kejaksaan segera mengusut tuntas laporan dugaan SPT fiktif Komisioner Bawaslu Anambas. Kelanjutan hukumnya harus jelas. Jangan biarkan dugaan tersebut berkembang liar di publik. Jika kejaksaan tidak tuntaskan perkara ini, AMPD akan kembali turun ke jalan,” tegasnya.

Terkait hal itu, Kasubsi Pidana Umum dan Pidana Khusus Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Natuna di Tarempa, Ade Suganda mengaku tidak ada indikasi kerugian negara setelah pihaknya melakukan klarafikasi. Bahkan Ia juga telah memanggil Ketua Bawaslu KKA untuk dimintai klarafikasi terkait laporan dari AMPD itu.

“Sudah kita panggil untuk dimintai klarafikasi, tapi itu tidak ada kerugian negaranya,” kata Ade dihubungi Sijoritoday.com.

Menanggapi AMDP, Ketua Bawaslu Anambas, Yopi Susanto mempersilahkan AMDP berpendapat demikian. Namun, ia menyampaikan, apabila pernyataan yang tidak didukung dengan bukti yang cukup dapat menimbulkan fitnah dan pencemaran nama baik.

“Silahkan jika kawan-kawan berpendapat demikian,namun pernyataan yang tidak didukung dengan bukti yang cukup timbulnya fitnah dan pencemaran nama baik,” kata Yopi menanggapi AMDP.

Diketahui sebelumya, dua kali Bawaslu KKA didemo AMPD bersama elemen masyarakat karena dinilai gagal menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai penyelenggara Pemilu pada 7 April 2019 lalu.

Tuntutan AMPD KKA meminta komisioner Bawaslu secara sukarela mundur itu berujung pada laporan dugaan SPT Fiktif yang diduga dilakukan komisioner dan koordinator sekretariatan Bawaslu KKA.

Kemudian pada Jumat (12/7/19), AMPD KKA kembali melaporkan dugaan pelanggaran hukum dan dugaan pelanggaran kode etik ke Bawaslu Provinsi Kepri.
(*/Ak)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here