Anggota DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah. Foto: ist

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com — Anggota DPRD Provinsi Kepri, Iskandarsyah, menilai Pemprov Kepri belum mampu menggali potensi laut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Iskandarsyah, letak geografis Kepri yang terdiri dari 96 persen lautan dan hanya empat persen daratan seharusnya bisa dimaksimalkan dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru.

“Makanya selama ini APBD kita masih bergantung dengan pemerintah pusat, karena belum bisa mandiri dengan memanfaatkan potensi yang ada,” kata Iskandarsyah, Sabtu.

Politisi PKS itu menyatakan, potensi laut yang bisa dikelola salah satunya pemanfaatan ruang laut 0-12 mil. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Ia mencontohkan beberapa turunan bisnis dari ruang laut 0-12 mil yang bisa digenjot Pemprov Kepri, antara lain labuh jangkar, parkir kapal, reparasi kapal, suplai bahan makanan dan minuman, serta kebutuhan logistik lainnya.

Menurutnya, PAD Kepri yang bisa dihasilkan dari sektor tersebut dalam setahun mampu menembus angka Rp6 triliun rupiah.

“Sementara total PAD Kepri selama ini hanya sekitar Rp1 trilun, belum ditambah dana perimbangan pusat,” katanya.

DPRD terus mendesak Pemprov Kepri, terkait regulasi pemanfaatan ruang laut 0-12 mil. Terutama berkaitan dengan uang retribusi jasa labuh jangkar yang sampai saat ini belum sepeser pun masuk ke kas daerah.

APBD Kepri Bergantung Ke Pusat

Pria kelahiran Moro, Karimun tersebut juga menambahkan, proporsi APBD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dari tahun ke tahun tidak banyak berubah, sekitar 65 persen pendapatan di daerah itu bersumber dari pemerintah pusat, hanya sekitar 35 persen berasal dari pendapatan asli daerah (PAD).

“Proporsi pendapatan tersebut menunjukkan rasio ketergantungan Kepri terhadap pemerintah pusat masih tinggi,” imbuhnya.

Dia mencontohkan, tahun 2019 APBD Kepri disahkan sebesar Rp3,6 triliun, dengan rincian penerimaan dana transfer pusat ke daerah sebesar Rp2.3 triliun yang berasal dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kemudian sisanya yakni, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri sebesar Rp1,2 triliun, dan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berjumlah sebesar Rp54 miliar.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar Pemprov Kepri lebih optimal lagi dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerah serta pendapatan yang sah lainnya agar Kepri mampu mandiri dan tidak terlalu bergantung dengan dana transfer pusat.

“Apalagi Kepri 96 persen wilayahnya merupakan lautan. Tentu ini sangat berpotensi meningkatkan PAD, asal mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah,” katanya.

Tantangan Wilayah Maritim

Iskandarsyah turut meminta Presiden RI, Joko Widodo memperkuat keamanan dan pertahanan Kepri karena berbatasan langsung dengan berbagai negara.

“Selama ini pertahanan dan keamanan di Kepri cukup baik, namun perlu ditingkatkan,” kata Iskandarsyah.

Menurut Iskandarsyah, beberapa isu keamanan dan pertahanan di Kepri yang patut menjadi atensi pusat ialah terkait maraknya penyeludupan orang atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia melalui perairan Kepri.

Dia mencontohkan, sekitar pertengahan bulan Juni 2019 lalu, jajaran Direktorat Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Kepri menggagalkan upaya penyeludupan 21 TKI ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia, di Kawasan Pantai Nongsa, Batam.

Puluhan TKI ilegal itu Semuanya berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Penyeludupan ini sudah berulang kali terjadi, pemerintah harus bertindak cepat dan tegas,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, masalah lain yang tak kalah penting dan menjadi perhatian bersama adalah penyeludupan narkoba.

Selama ini, lanjutnya, Kepri masih menjadi primadona pintu masuk perdagangan narkoba ke wilayah lainnya.

“Aparat kita pernah menangkap satu ton sabu-sabu di wilayah Kepri. Ini mengisyaratkan keamanan dan pertahanan kita perlu dibenahi lagi,” tuturnya.

Anggota DPRD Provinsi Kepri itu turut menyarankan pemerintah pusat agar meningkatkan pengawasan terhadap nelayan asing yang kerap menangkap ikan di laut Kepri, terutama di Kabupaten Natuna dan Anambas yang berbatasan langsung dengan laut Cina Selatan.

“Selain demi menjaga kedaulatan NKRI, tugas kita juga memberikan rasa aman kepada nelayan lokal di dua daerah itu,” sebut Iskandarsyah.

(Mn/Ak)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here