Komisioner KPU Kepri, Widiyono Agung. Foto: ist

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Besok, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri akan mengirim surat edaran dari KPU RI terkait usulan standart biaya honorarium Badan Ad Hoc mulai PPK/PPS sampai KPPS dan anggaran santunan bagi Badan Ad Hoc ke Plt. Gubernur Kepri.

Demikian disampaikan Komisioner KPU Kepri, Widiyono Agung, Senin (21/10/2019). Ia menjelaskan, usulan perubahan standart biaya honorarium Badan Ad Hoc Pemilihan telah diatur sebagaimana dalam surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang penetapan standart biaya honorarium tahapan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta tahapan pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota pada prinsipnya telah disetujui untuk direvisi.

Adapun uraiannya sebagai berikut :

-Honorarium Penyelenggara Pemilihan

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

(a). Ketua PPK (perorang) biaya perbulan Rp. 2.200.000

(b). Anggota PPK (perorang) biaya perbulan Rp. 1.900.000

(c). Sekretaris PPK (perorang) biaya perbulan Rp. 1.550.000

(d). Pelaksana/Staf administrasi dan teknis biaya perbulan Rp. 1.000.000.
2. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

(a). Ketua PPS (perorang) biaya perbulan Rp. 1.200.000.

(b). Anggota PPS (perorang) biaya perbulan Rp. 1.150.000.

(c). Sekretaris PPS (perorang) biaya perbulan Rp. 1.100.000.

(d). Staf Pelaksana (perorang) biaya perbulan Rp. 1.000.000.
3. Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) biaya perbulan Rp. 1.000.000 (perorang).

4. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

(a). Ketua KPPS (perorang) biaya perbulan Rp. 900.000.

(b). Anggota KPPS (perorang) biaya perbulan Rp. 850.000.

(c). Pengamanan TPS ( Satlinmas) biaya perbulan Rp. 650.000.

Surat usulan standart biaya honorarium Badan Ad Hoc Pemilihan 2020 tertanggal 7 Oktober 2019 ini ditandatangani langsung Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati.

“Surat inilah yang akan kita ajukan ke Plt Gubernur Kepri, insyallah besok,” kata Widiyono Agung.

Widiyono mengatakan, pada prinsipnya usulan standart biaya honorarium ini telah masuk dalam addendum. Ada dua poin yang di Addendumkan, yakni pertama terkait dengan honor Badan Ad Hoc dan terkait dengan santunan bagi Badan Ad Hoc.

“Dan ini sudah tertuang di addendum, dan hal ini diketahui oleh Pemprov Kepri.
Berdasarkan ketentuan surat dari KPU RI terjadi perubahan honorarium, setalah dihitung totalnya bertambah Rp. 19,1 M.,” ujarnya.

Ditempat terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Riau, Arif Fadillah mengatakan, Pemprov Kepri akan mengikuti aturan yang berlaku terkait usulan standart biaya honorarium Badan Ad Hoc oleh KPU Kepri senilai Rp.19,1 Miliar untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2020 mendatang. Arif mengaku, sebelumnya Pemprov Kepri telah menyetujui dana hibah untuk KPU Kepri sebesar Rp.76,5 Miliar.

“Kalau sesuai aturan, kita akan ikuti. Selagi itu ada aturannya kita ikuti,” kata Arif Fadillah, kepada Sijoritoday.com, di Kedai Minuman Aulia, Jalan MT. Haryono, Tanjungpinang, Senin (21/10/2019).

Menurut Arif, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bulan lalu dapat di addendumkan jika ada aturan baru yang melekat.

“Kepri ini menjadi daerah yang pertama menandatangani NPHD di Indonesia. NPHD bisa di Addendum selagi ada aturan yang melekat,” ungkapnya.

 
(Ak)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here