NATUNA, SIJORITODAY.com – – Bupati Natuna Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia.

Rakornas tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Sentul Internasional Convention Centre (SICC) Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (13/11) siang.

Kegiatan yang dihadiri oleh sekitar 3000 peserta yang terdiri dari Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD tingkat I dan II, Pangdam, Korem, Kapolda, Kajati, Dandim, Kapolres dan Kajari se-Indonesia itu, dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo.

Dalam sambutannya Presiden Jokowi menerangkan, bahwa kegiatan itu dilaksanakan untuk mensinkronisasikan visi misi dan rencana pembangunan 5 tahun kedepan oleh Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Sehingga ada keselarasan program antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tingkat I dan II, dalam menyusun dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Presiden Jokowi mengatakan, ada 5 program prioritas pada periode kepemimpinannya bersama KH. Ma’ruf Amin untuk 5 tahun mendatang. Diantaranya yang pertama yaitu Pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM), Kesehatan dan Pendidikan. Kedua Pembangunan Infrastruktur, ketiga Penyegaran Regulasi, keempat Reformasi Birokrasi dan terakhir Transformasi Ekonomi.

“Kelima program prioritas pembangunan nasional tahun 2020-2024 itu, ditetapkan sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia Maju,” ungkap Presiden.

Sementara itu, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengaku sangat mendukung adanya Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda oleh Kemendagri RI. Menurutnya kegiatan itu dapat menjadi acuan bagi setiap Pemerintah Daerah, khususnya bagi Kabupaten Natuna, untuk menyusun program kerja yang mengerucut pada 5 program prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

“Pemerintah Daerah bersifat Otonomi, namun semua terikat dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga harus tetap ada keselarasan mengenai program-program disetiap Pemerintahan Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat,” ujar Hamid.

(Hm/rd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here