Anggota DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah. Foto: ist

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ing Iskandarsyah menyarankan sebaiknya pemerintah daerah tidak hanya menyertakan modal usaha pada BUMD, melainkan ikut membina perusahaan plat merah tersebut.

“Sekarang Pemprov Kepri cenderung dituduh sebagai penyebab konflik di internal Direksi Badan Usaha Pelabuhan (BUP), salah satu BUMD,” katanya di Tanjungpinang, Selasa.

Tudingan itu disebabkan Pemprov Kepri tidak membina dan memproteksi BUP, bahkan hingga terjadi konflik di internal direksi yang menguras energi yang besar.

Iskandar mengatakan pembinaan dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Konflik itu disebabkan seluruh direksi dilantik oleh Gubernur Kepri. Seharusnya, cukup direktur utama yang dilantik gubernur, sedangkan direktur operasional dan direktur administrasi dilantik oleh direktur utama.

“Direksi itu rata-rata kapten kapal, jadi harus jelas siapa nakhoda dan awak kapal,” ujarnya.

Ia berpendapat PT Pelabuhan Kepri yang merupakan bagian dari BUP sulit berkembang lantaran terbentur dengan berbagai urusan administrasi. Contohnya, pengelolaan pelabuhan, yang membutuhkan dukungan administrasi dari Pemprov Kepri.

“Pemerintah Kepri itu tidak cukup hanya menyertakan modal Rp25 miliar, melainkan harus mengontrolnya, membina, membantu dan mendorong agar BUP Kepri dapat mengelola usaha tertentu yang sudah diproyeksikan,” ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Iskandar mengatakan permasalahan BUP ini harus segera diselesaikan agar berkembang pesat. Usaha BUP semestinya berkembang seiring dengan potensi kelautan yang dimiliki.

“Seperti pelabuhan di Kawasan Ekonomi Khusus, semestinya menjadi peluang yang harus ditangkap. Jika BUP bisa mengelola pelabuhan, tenaga kerja bertambah dan pendapatan daerah meningkat,” katanya.

(*)

Sumber: Kepriprov

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here