TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com — Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), menyatakan APBD tahun 2020 yang dikelola pemerintah daerah setempat untuk pembangunan masih bergantung kepada pemerintah pusat.
Anggota Komisi II DPRD Kepri, Onward Siahaan, di Tanjungpinang, Kamis, mengatakan struktur pendapatan tahun 2020 menunjukkan Pemprov Kepri belum mandiri, karena pendapatan daerah hanya Rp1,2 triliun, sementara proyeksi pendapatan secara keseluruhan mencapai Rp3,9 triliun.
“Sekitar Rp2,7 triliun anggaran pendapatan bersumber dari pusat,” kata Onward.
Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan keuangan Pemprov Kepri belum sehat. Pemprov Kepri harus menggarap pendapatan lainnya sehingga pendapatan asli daerah meningkat.
“Kami mendorong pihak eksekutif untuk lebih aktif dan kreatif menghasilan pendapatan daerah,” ucapnya.
Ketua Komisi II DPRD Kepri, Iskandarsyah, menyampaikan kondisi anggaran tahun 2020 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.
Ketergantungan Kepri terhadap pendapatan yang bersumber dari pusat akan mempengaruhi perekonomian.
“Seandainya pusat lambat menyalurkan dana, maka dapat dibayangkan kondisi perekonomian di Kepri,” tuturnya.
Iskandar mengatakan permasalahan tersebut klasik, karena terjadi sejak Pemprov Kepri berdiri. Semestinya Kepri dapat mandiri, tidak terlalu bergantung dengan pusat.
Caranya, kata dia, Pemprov Kepri dan pemerintah pusat mendorong investasi di wilayah tersebut.
Pemerintah pusat juga harus membantu memperkuat perekonomian di Kepri dengan cara memberi kewenangan dalam menarik retribusi. Contohnya, pengelolaan labuh jangkar diserahkan kepada Kepri.
“Kepri kaya akan potensi kelautan, dan diberi wewenang mengelola ruan laut 0-12 mil, namun sampai sekarang tidak dapat mengelolanya, seperti retribusi labuh jangkar yang masih ditarik Kementerian Perhubungan,” imbuhya.
Tim anggaran eksekutif dan legislatif Provinsi Kepri menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 sebesar Rp3,9 triliun, naik sekitar Rp112 miliar dibanding APBD 2019 Rp3,8 triliun.
Pendapatan asli daerah yang diproyeksikan berdasarkan kemampuan pemerintah dalam menarik pendapatan sekitar Rp1,2 triliun. Selebihnya, pendapatan bersumber dari dana alokasi khusus dan dana alokasi umum.
“Kenaikan APBD Kepri tahun 2020 disebabkan kenaikan dana alokasi khusus (DAK),” sebut Iskandarsyah.
(Diskominfo Kepri)







































