Anggota DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah. Foto: ist

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com –Sebesar Rp1 triliun nilai investasi tertunda di Provinsi Kepri. Hal itu terjadi, dikarenakan belum disahkannya Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil (Ranperda RZWP3K).

Menurut Wakil ketua Fraksi Keadilan Sejahtera, DPRD Kepri, Iskandarsyah, pembahasan Ranperda RZWP3K terhenti, karena ditangkapnya Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun dan mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Edi Sofyan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sehingga, terjadi penundaan pembahasan Ramperda RZWP3K yang mengusik dunia usaha di Kepri. Para pengusaha yang ingin berinvestasi dengan memanfaatkan ruang laut dan pulau-pulau butuh kepastian hukum.

“Kami minta agar Pemprov dan DPRD Kepri segera menuntaskan Ranperda RZWP3K yang tertunda setelah terjadinya OTT terhadap Nurdin Basirun Cs,” kata Iskandar, Sabtu (4/1) kemarin.

Iskandar berharap, Pelaksana Tugas Gubernur Kepri Isdianto fokus dan memprioritaskan pembahasan kembali Ranperda RZWP3K untuk kepentingan negara, daerah dan masyarakat.

“Seharusnya ini prioritas, sebab pemerintah daerah akan mendapatkan keuntungan dari retribusi dan pajak. Usaha tersebut akan membuka lapangan kerja yang cukup besar di Kepri,” jelasnya. (*)
Editor: Taufik

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here