TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Belum hilang dari ingatan semua orang, terkait praktik sang dokter yang belum mengantongi izin. Baru-baru ini terungkap bahwa klinik yang menaungi praktik sang dokter pun tak mengantongi izin SIP dari Pemerintah kota Tanjungpinang.

Semakin mensahihkan bahwa, pemerintah setempat lemah dalam perizinan. Akibatnya, muncul berbagai spekulasi di masyarakat, mengapa semua itu begitu mudah terjadi?

Tapi apa lacur, ibarat meludah ke muka sendiri, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang sendiri yang menelannya. Bahkan, keduanya seakan membiarkan praktik dan klinik buka lapak tanpa rekomendasi dan izin dari pemerintah setempat.

Sementara, salah seorang petugas di klinik mengakui bahwa klinik tempat dia bekerja tidak memilik Surat Izin Praktik. Padahal, praktik di klinik tersebut sudah beroperasi sejak 2016 lalu.

“Dari aturan kalau gak salah dokter ini hanya bisa buka praktek ditiga tempat, makanya sekarang kami lagi nyari-nyari juga dokter anak sambil menunggu proses SIP di Tanjungpinang, tapi bukan atas nama dokter TG lagi,” ungkap Adnan seraya melayani pelanggan.

Meskipun demikian, saat ini Adnan tampak kebingungan. Pasalnya, klinik milik mertuanya ini masuk ke ranah pendidikan atau kesehatan.

Lepas dari itu, justru ada yang lebih mengerikan dari dua dinas yang berhubungan erat dengan persoalan tersebut. Keduanya tampak terkesan acuh, wajar saja kalau klinik dan praktis tumbuh bak jamur di kota Tanjungpinang.

Apakah, kinerja birokrasi di Tanjungpinang tidak berjalan secara sewenang-wenang. Dan, apakah pemerintahan di Tanjungpinang sudah bekerja efektif dan efisien?

Tentu tidak, kenyataannya Kepala Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang Muhammad Ikhsan membenarkan jika pihaknya belum memberikan izin atas praktek Klinik Yamet, yang berada di Kompleks Ruko D’Green jalan Raya Dompak.

“Kami belum mengeluarkan izinnya, karena harus menunggu Dinas tehknis dalam hal ini Dinas Kesehatan, jika klinik tersebut memberikan menggunakan jasa dokter, Jika itu hanya pendidikan untuk anak kebutuhan khusus, maka itu domain nya Provinsi,” kata Muhammad Ihsan kepada Sijoritoday diruang kerjanya, Jumat (7/2/2020).

Menurut Ikhsan, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pihaknya akan segera memanggil pengelola Klinik terapi untuk segera diselesaikan.

“Dalam waktu dekat kita rapatkan, kita akan segera panggil.”Ungkapnya

Sementara Rustam Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dikonfirmasi terkait adanya kesan pembiaran praktik bagi seorang dokter yang tanpa mengantongi Surat Izin Praktik (SIP) tersebut tidak merespon alias bungkam.

Sangat disayangkan, bertahun-tahun klinik tersebut meraup laba. Sementara pemerintah terkesan tutup mata. (Eb)

Editor: Taufik

Print Friendly, PDF & Email

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here