TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com– Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja ala Presiden Joko Widodo atau Jokowi di depan Gedung DPRD Provinsi Kepri, Senin (02/3/2020) pagi tadi.

Mereka menilai, RUU Cipta Kerja ini dapat menghilangkan hak-hak masyarakat demi kepentingan investasi.

Koordinator mahasiswa M Al Fiqri Zalni Damanik mengatakan, Omnibus Law Cipta Kerja ini tentu mengancam hak masyarakat, baik dari sektor agraria, ketenagakerjaan dan lingkungan.

“Kami meminta kepada pemerintah pusat agar menarik RUU Cipta Kerja, untuk diperbaiki dan diajukan kembali dengan konsep yang lebih bersih dan masuk akal,” katanya.

Al Fiqri juga menambahkan, pihaknya akan melakukan aksi susulan apabila RUU Cipta Kerja tetap disahkan tanpa ada perbaikan.

“Kalau RUU Cipta kerja disahkan dan tidak direvisi point-point tadi maka akan ada aksi susulan,” tegas Fiqri.

Sementara, anggota DPRD Provinsi Kepri, Hanafi Ekra menanggapi tuntutan mahasiswa tersebut.

Hanafi mengatakan dirinya berjanji akan menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada anggota DPR RI dari fraksi partai PKS.

“Saya bertugas sebagai wakil rakyat dan akan menyampaikannya kepada pimpinan dan anggota-anggota di DPR RI,” katanya, Senin (2/3).

Hanafi juga menegaskan dalam perancangan RUU Cipta Kerja partainya akan berpihak kepada rakyat dan kaum buruh.

“Kita fraksi PKS berpihak pada rakyat dan pada buruh, undang-undang yang mau dibikin ini harus jelas,” tegasnya.

Penulis: Immanuel
Editor: Taufik

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here