ANAMBAS, SIJORITODAY.com – – Aroma dugaan korupsi pembangunan RSUD Tarempa, di Kabupaten Kepulauan Anambas kembali muncul pada pembangunan lanjutan tahun 2018 lalu. Hal itu terungkap dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kepri tahun 2018 yang dikeluarkan pada 23 Mei 2019.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK bersama PPK, Penyedia dan PPHP serta pemeriksaan atas dokumen PHO Lanjutan Pembangunan Tambahan Ruang RSUD Tarempa diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.344 Milyar.

Bahkan PPK belum mengenakan denda Keterlambatan Kepada Penyedia Sebesar Rp 363, 575 Juta, Sesuai PHO nomor 02.PML/BA-STP/SP-GBLS.HS/GDG.KNTR-
APBD/DPUPRPRKP-CK/IV.2019 tanggal 22 April 2019 maka terdapat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan selama 118 hari terhitung 25 Desember 2018 – 22 April 2019 dan dikenakan sanksi denda kepada penyedia sebesar Rp363.575.267.

Meski sejak dibangun tahun 2014 lalu dan telah tercium bau dugaan korupsi itu oleh Kejaksaan Natuna Cabang Tarempa pada tahun 2016, hingga berujung statusnya Penyelidikan telah ditingkatkan ke Penyidikan juga tak kunjung terungkap siapa dalang dibalik dugaaan korupsi ini. Kasus itu seperti hilang bak ditelan bumi.

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa, Allan Henri Baskara Harapan mengaku tidak tahu-menahu soal kasus pembangunan awal RSUD Tarempa itu, meskipun sudah ditinggkatkan ke penyidikan oleh Kacabjari Natuna di Tarempa pada saat kepimpinan M. Bayanullah.

Apalagi, temuan BPK RI Perwakilan Kepri 2018, ia tidak bisa menanggapinya karena data itu tidak ia peroleh.

“Saya tidak bisa menanggapi, sebab data tersebut belum ada sama saya,” kata Allan yang mengaku baru menjabat dari tahun 2019 ini.

Menanggapi kinerja aparat penegak hukum setempat dalam hal ini Kejari Natuna Tarempa, Kordinator Lembaga Swadaya Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman merasa heran dan aneh terhadap penanganan kasus korupsi yang lamban itu.

“Penyidikan telah berumur tiga tahun lebih untuk sebuah kasus proyek fisik adalah tidak masuk akal, apalagi sebelumnya sudah ada temuan BPK, mestinya untuk menghitung kerugian negara pasti BPK lebih gampang,” kata Boyamin menjawab Sijoritoday.com.

LSM MAKI mendesak cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa untuk segera menuntaskan perkara tersebut untuk memberikan kepastian hukum, apakah dugaan korupsi tersebut dilanjut atau dihentikan ? belum jelas.

“Kami akan mengadukan Kacabjari kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejagung RI atas lambanya perkara ini. Jika tahun ini tidak tuntas maka kami pasti akan mengajukan gugatan Praperadilan sebagaimana telah kami lakukan lambannya kasus tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Natuna,” kata Penggiat Anti Korupsi ini.

Penulis: Sueb

Editor: Akok

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here