Oleh : Chyntia Apulina Karina Surbakti Mahasiswa Ilmu Adminitrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UMRAH

Kontemporer ini terdapat banyak metode pengukuran kemiskinan dengan standarisasi yang berbeda. Ada dua kategori tingkat kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Lebih lanjut, kemiskinan absolut itu sendiri merupakan kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti : kebutuhan pangan, sandangm papan, kesehatan dan pemdidikan. Sementara itu, kemiskinan relatif adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan jenis disebut relatif karena lebih berkaitan dengan distribusi pendapatan antar lapisan sosial di tengah masyarakat. Contoh, membandingkan proprirsi pendapatan nasional yang diterima oleh sekelompok tertentu derngan kelompok sosial lainnya. Namun, yang menjadi alat utama ukuran kemiskinan saat ini adalah ukuran kemiskinan jenis yang pertama, yaitu kemiskinan absolut.

Operasionalisasi dari jenis tidak saja mewujudkan suatu konsensus dalam ukuran kuantitatifnya, tetapi tidak jarang pula terjadinya inkonsensus. Bank Dunia sendiri menetapkan garis batas kemiskinan adalah mereka yang berpendapatan 50 dolar Amerika Serikat dan 75 dolar Amerika Serikat per tahun, masing-masing untuk daerah perdesaaan dan perkotaan. Perbedaan garis batas antara kota dengan desa itu sendiri berkaitan dengan perbedaaan beban biaya hidup antara kedua wilayah tersebut. Sementara Badan Pusat Statistik Indonesia memberikan alternatif lain untuk mengukur garis kemiskinan dengan cara menentukan berapa bsar kalori minimum yang harus dipenuhi oleh setiap orang dalam sehari. Kemudian Badan Pusat Statistik Indonesia mengusulkan bahwa setiap orang minimum harus memenuhi 2.100 kalori setiap harinya, jadi angka tersebut mejadi batas garis kemiskinan. Tidak hanya itu , faktor-faktor lain juga perlu diperhitungkan adalah kebutuhan non-pangan, seperti kebutuhan perumahan, air, bahan bakar, penerangan, barang-barang yang tahan lama dan berbagai jasa pelayanan. Namun, karena harga kebutuhan berubah-ubah atau tidak tetap, maka harga yang ditetapkan Badan Pusat Statistik Indonesia juga mengalami perubahan setiap tahunnya. Dengan kata lain, inflasi yang terjadi setiap tahun mengakibatkan perubahan harga yang pada akhirnya mengakibatkan pula perubahan angka garis kemiskinan.

Karena ukuran-ukuran objektif tentang kemiskinan itu sangat bervariasi, maka perlu berhati-hati dan juga bersifat kritis terhadap penggunaan atau pemilihan alat ukur angka garis kemiskinan. Selain itu, ukuran-ukuran yang diajukan banyak mendapat kritik tajam karena hanya berbicara semata-mata soal ekonomi saja. Pada kenyataannya, kebutuhan manusia juga sangat bervariasi sehingga setiap upaya penentuan angka garis kemiskinan yang direduksi dalam soal ekonomi tidak akan mewakili persoalan kemiskinan yang sebenarnya. Kebutuhan manusia yang bervarisasi tersebut berkaitan dengan dimensi politik, kebudayaan, dan sosial. Dengan demikian, dapat dikatakan dimensi kemiskinan pun tidak hanya berdimensi tunggal, tetapi perlu mempertimbangkan dimensi-dimensi lainnya.

Oleh karena itu, sampai hari ini penanggulangan kemiskinan yang telah diterapkan memperlihatkan beberapa kekeliruan sudut pandang (paradigmatik), antara lain : pertama, masih beriorientasi pada aspek ekonomi daripada aspek multidimensional. Penanggulangan kemiskinan dengan fokus fokus perhatian pada aspek ekonomi terbukti mengalami kegagalan karena pengentasan kemiskinan yang direduksi dalam persoalan ekonomi tidak akan merepresentasikan persoalan kemiskinan yang sebenarnya terjadi sebab fenomena kemiskinan itu sendiri beraneka ragam yang juga berkaitan dengan dimensi budaya dan dimensi structural atau politik. Dalam konteks budaya, orang miskin diindikasikan dengan terlembaganya nilai-nilai seperti apatis, apolitis, fatalistic, dan ketidakberdayaan. Sementara itu, dalam konteks dimensi struktural atau politik, orang yang mengalami kemiskinan ekonomi pada hakikatnya dikarenakan mengalami kemiskinan struktural dan politis. Kemiskinan ini terjadi karena orang miskin tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik, tidak memiliki kekuatan politik, sehingga mereka pun menduduki struktur sosial paling bawah. Ada asumsi yang menegaskan bahwa orang yang miskin secara struktural akan miskin dalam bidang material (ekonomi).

Kedua, penanggulangan kemiskinan lebih bernuansa karitatif ketimbang produktivitas. Penanggulangan kemiskinan yang hanya didasarkan atas karitatif atau kemurahan hati tidak akan memunculkan dorongan dari masyarakat miskin itu sendiri untuk berupaya bagaimana mengatasi kemiskinannya. Akibatnya, mereka akan menggantungkan diri pada bantuan yang diberikan oleh pihak lain. Dengan demikian jangan berharap mereka akan menjadi produktif, malah akan memunculkan sifat kemalasan padahal program penanggulangan kemiskinan seharusnya diarahkan supaya mereka menjadi lebih produktif.

Ketiga, memposisikan masyarakat miskin sebagai objek, bukan subjek. Masyarakat miskin diposisikan sebagai objek maksudnya yaitu kelompok yang dijadikan sasaran perubahan, bukan sebagai subjek yakni sebagai pelaku perubahan. Apabila mereka diperlakukan sebagai objek, berarti menjadikan mereka itu sendiri sebagai manusia yang pasif. Seharusnya mereka dijadikan sebagai subjek, yaitu sebagai pelaku usaha perubahan yang aktif terlibaat dalam aktivitas program penanggulangan kemiskinan, baik itu dari pemerintah, swasta maupun LSM.

Keempat, pemerintah masih terlalu bertindak sebagai penguasa, bukan fasilitator. Dalam penanggulangan kemiskinan, pemerintah masih bertindak sebagaipenguasa yang kerapkali turut campur tangan terlalu luas dalam kehidupan orang-orang miskin. Tindakan seperti ini justru mengabaikan potensi, (sekecil apapun potensi itu) yang dimiliki masyarakat miskin. Sebaliknya pemerintah semestinya bertindak sebagai fasilitator yang tugasnya adalah mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa paradigma baru perlu menekankan apa yang dimiliki orang miskin untuk dikembangkan, potensi apa yang mereka miliki baik itu berbentuk aset personal dan sosial serta berbagai strategi penanganan masalah yang telah dijalankan secara komprehensif.

Mencermati beberapa kekeliruan paradimatik penanggulangan kemiskinan, maka strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan yaitu sebagai berikut : pertama, karena kemiskinan bersifat multidimensional, maka program pengentasan kemiskinan seyogyanya juga tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi tetapi juga memperhatikan dimensi lain. Dengan kata lain, pemenuhan kebuthan pokok memang perlu mendapat proritas namun juga harus ditekankan untuk mengejar target mengatasi kemiskinan non-ekonomik. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan hendaknya juga diarahkan untuk mengikis nilai-nilai budaya negative seperti apatis, apolistis, fatalisik dan ketidakberdayaan. Apabila budaya ini tidak dihilangkan maka kemiskinan ekonomi akan sulit ditanggulangi. Selain itu, langkah pengentasan kemiskinan yang efektif harus pula mengatasi hambatan-hambatan yang sifatnya struktural dan politis.

Kedua, untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas, maka strategi yang dipilih adalah peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, teknologi, perluasan jaringan kerja (networking) serta informasi pangsa pasar.

Ketiga, melibatkan masyarakat miskin dalan keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan mulai dari perencanaan, pelaksaanaan, pengawasan dan evaluasi bahkan kalau bisa dalam hal pengambilan keputusan mereka juga turut dilibatkan.

Keempat, strategi pemberdayaan. Kelompok agrarian populism yang dipelopori kelompok pakar dan aktivis LSM menegaskan bahwa masyarakat miskin adalah kelompok yang mampu membangun dirinya sendiri jika pemerintah mau memberikan kebebasan bagi kelompok itu untuk mengatur dirinya. Oleh karena itu, jalan keluar yang diusulkan adalah pemberdayaan yaitu upaya memberdayakan masyarakat yang setidak-tidaknya harus dilakukan melalui tiga cara yaitu : (1) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang dengan titik tolak bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan, (2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat dan (3) memberdayakan juga mengandung arti melindungi, artinya, dalam proses pemberdayaan harus dicegah terjadinya yang lemah menjadi semakin lemah, akan tetapi yang lemah itulah yang perlu diperkuat secara komprehensif. (*)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here