ANAMBAS, SIJORITODAY.com – – Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Anambas melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Anambas merealisasikan belanja pegawai tidak sesuai ketentuan senilai Rp813.077.011,95. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepri mencatat terdapat 13 OPD di Kabupaten Anambas telah menerima realisasi Belanja Pegawai tersebut.

Dua diantaranya adalah BKD dan Inspektorat. BKD telah melakukan pembayaran honorarium yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp99.795.000,00. Salah satunya Pembayaran Honorarium kepada Wakil Bupati Anambas selaku Pembantu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah senilai Rp40.000.000 yang tidak memiliki dasar kewenangan tersebut terjadi pemborosan keuangan daerah.

Juga, Inspektorat menerima pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp45.337.404,00.

Sedangkan sisanya 11 OPD menerima pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja juga tidak sesuai ketentuan senilai Rp667.944.607,95.

11 OPD tersebut diantaranya, Disdikpora Anambas menerima tambahan penghasilan prestasi kerja senilai Rp98.010.000, Dinas Kesehatan PPKB menerima Rp104.691.250, Dinas PUPR Rp. 83.885.000, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Rp80.342.958, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rp58.313.815, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp53.200.000, Kecamatan Jemaja Rp50.480.186, Kecamatan Siantan Rp47.678.533, Kecamatan Jemaja Timur Rp38.206.423, Kecamatan Siantan Tengah Rp29.314.850, Kecamatan Siantan Timur Rp23.821.592.

Sehingga total di 11 OPD tersebut berjumlah Rp667.944.607.

BPK RI Perwakilan Kepri mencatat kondisi tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan daerah atas pembayaran honorarium PNSD dan Non PNSD Kabupaten Anambas senilai Rp99.795.000 dan Kelebihan Pembayaran atas tunjangan penghasilan berdasarkan prestasi kerja pada 12 OPD senilai Rp713.282.011.

Kepala BKD Kabupaten Anambas, Azwandi mengaku ada beberapa OPD di Anambas yang menjadi temuan BPK.

“Untuk BKD sudah lunas semua. Nah selebihnya, Itu yang mau kami bahas nanti siang. Karena ada beberapa tambahan penghasilan pegawai (TPP) di beberapa OPD itu temuan,” ujar Azwandi.

Selain itu, Azwandi mengakui temuan itu sudah terjadi sejak tahun 2018 dan 2019 (Berulang) di salah satu OPD.

“Dulu sebelum bupati saat ini menjabat sudah ada memberikan. Nah ternyata kita tidak tahu itu ternyata tidak boleh. Sedangkan kami pada Januari sudah terlanjur bayar,” pungkasnya.

Namun, lanjut Azwandi, pihaknya akan membahas soal pengembalian dana tersebut pada 12 OPD. Untuk mekanisme pengembaliannya, pertanggal 25 bulan Juli sudah bisa dikembalikan. Hanya, jika OPD tidak mengembalikan atau belum mengembalikan uang tersebut, pihaknya tidak akan membayar TPP.

“Terpaksa TPP nya tidak dibayarkan, kita sudah ingatkan dari awal, bahwa Haris ada target. Ya mereka siap mengembalikannya. Nah, apabila tidak dikembalikan, ya masing-masing TPP di potong,” ucap Azwandi.
Penulis: Redaksi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here