KARIMUN, SIJORITODAY.com– Dinas Pariwisata dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri melakukan sidak pada sejumlah tempat gelanggang permainan atau gelper yang ada kota Tanjung Balai Karimun, Selasa ( 28/7/2020 ), siang tadi.

Razia yang dilaksanakan terkait kepemilikan perizinan permainan ketangkasan juga diikuti dari pihak Kepolosian.

Kabid Destinasti Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun mengatakan, bersama PTSP dan juga dari Kepolisian kita telah melakukan sidak disejumlah tempat lokasi permainan ketangkasan atau gelper.

“Sidak yang kita lakukan ini terkait perizinan permainan ketangkasan atau gelper yakni, lokasi Oriental, Satria dan Wiko,” sebut Suwarni.

Dijelaskan Suwarni, perizinan permainan ketangkasan di lokasi Oriantal telah dilengkapi oleh pihak pengurus, namun belum diteruskan ke PTSP. Nanti dari PTSP kemudian akan merujuk ke Dinas Pariwisata dan kita akan mengeluarkan pertimbangan tekhnis untuk persetujuan.

“Dan itu semua akan kita lakukan secara on line dalam kepengurusan perizinan,” terangnya.

Kemudian di lokasi Satria sambung Suwarni menjelaskan, berkas perzinan sudah masuk ke PTSP dan ke Dinas Pariwisata. ” Namun berkasnya belum ada di meja saya. Untuk pertimbangan tekhnisnya, mungkin dua tiga hari akan saya proses dan kami akan turun ke lapangan.

“Apa bila yang diajukan sesuai dengan permohonannya, kami akan menyetujui pertimbangan tekhnis yang kami buat. Jika tidak sesui dengan kenyataan yang ada dilapangan tentu kami tidak akan menyetujui pertimbangan tekhis yang kami lakukan,” paparnya.

Pertimbangan tekhnis yang dimaksud adalah, pertama kita lihat kondisi di lapangan, ada permainan, dan jenis permaian. Dan juga kita liat sarana pendukungnya seperti, ventilasi atau blower dan juga pencahayaan di ruang permaian tersebut, Imbuh Suwarni.

Dikatakan Suwarni, seandainya terjadi di lapangan permainan unsur judi atau sejenisnya yang melanggar hukum Dinas Pariwisata berhak untuk membekukan usaha tersebut.

“Hal ini telah tertuang di Perda nomor 5 tahun 2015, pasal 6 ayat 2, apabila usaha pariwisata ( termasuk usaha geler ) terjadi perjudian, prostitusi atau narkoba pihak Dinas Pariwisata bekerja sama dengan PTSP berhak untuk membekukan usaha tersebut,” jelas Kabid Destinasti Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun ini.

Sementara, Kabid Pelayanan Perizinan PTSP Kabupaten Karimun Nuzirwan menjelaskan, di dalam izin pariwisata ada izin komersil yang wajib dimiliki setiap pelaku usaha baik itu hotel, arena permainan dan lain-lain.

Namun ada batasan waktu dalam kepengurusan izin komersil.
Untuk sertifikatnya dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha dan terakreditasi dari
lembaga independen diluar pemerintah seperti Sucofindo.

“Jika usahanya kecil memiliki batas waktu izin komersil sampai 10 tahun. Usaha menengah 5 tahun. Sedangkan usaha kategori besar, batas waktunya 2 tahun. Ada persyaratan tertentunya,” ujarnya.

Sementara Kasat Reskrim Polres Karimun, AKP Herie Pramono yang turut mendampingi dalam sidak tersebut mengimbau kepada seluruh pelaku usaha di Kabupaten Karimun untuk mematuhi segala peraturan perizanan dalam menjalankan usaha yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Jangan sampai melanggar izin yang diberikan. Jika ditemukan akan kita tindak tegas,” kata AKP Herie tegas.

Sidak yang dilakukan Dinas Pariwisata dan PTSP Kabupaten Karimun kesejumlah tempat gelanggang permainan ini juga diikuti Kasat Narkoba Polres Karimun.

Penulis: Sunar
Editor: Taufik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here