NATUNA, SIJORITODAY.com – – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna menggelar rapat paripurna dengan agenda Pembukaan Masa Sidang DPRD Kabupaten Natuna Tahun 2020 dan Penyampaian Pidato Bupati Natuna Tentang Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun 2021, Selasa (8/9/2019).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Natuna, di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Natuna, Andes Putra didampingi Wakil Ketua I DPRD Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah, Wakil Ketua II DPRD Natuna, Jarmin Sidik dan Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal.

Hadir dalam dalam rapat tersebut, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pimpinan Forum Koordinasi Perangkat Daerah (FKPD) dan Masyarakat.

Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal dalam kata sambutan menyampaikan, bahwa penyusunan APBD Natuna mempedomani peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2020, tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021.

Rancangan APBD Natuna tahun anggaran 2021 disusun berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah, yang telah disinergikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yaitu penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Covid-19 diberbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

“Selanjutnya dituangkan dalam kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara, yang telah disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Natuna,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan, bahwa komposisi APBD Kabupaten Natuna masih didominasi oleh dana transfer dari Pemerintah Pusat. Karena hampir 90,30 persen sumber pendapatan berasal dari dana transfer Pemerintah Pusat. Sementara 6,95 persen dari dana transfer Pemerintah Provinsi dan 8,47 persen berasal dari pendapatan asli daerah (PAD).

“Estimasi APBD Kabupaten Natuna tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp 924, 4 milyar,” terangnya.

Dalam hal ini Hamid Rizal meminta agar dalam melakukan penyusunan APBD lebih responsif terhadap ketidak pastian dari dampak pandemi Covid-19, melalui sinergitas program dan sinkronisasi kebijakan, antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi.

“Karena dampak pandemi Covid-19 telah meluas ke masalah sosial, ekonomi bahkan kesektor keuangan sehingga diperlukan langkah-langkah yang luar biasa (extraordinary, red),” tutupnya. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here