Oleh DR J: Pemerhati Kebijakan Publik


TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com -Sejak beberapa kali saya memperhatikan dan mengikuti berbagai tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan negara dalam perhitungan suara.


Oleh karena itu, saya menawarkan terobosan baru untuk Pemilihan yang lebih baik dan berkualitas.


Menurut amatan penulis ini cara menjawab tentang cara kuno yang masih dilakukan KPU dalam melakukan perhitungan suara yang mana dalam waktu kurang dari 10 jam sudah bisa diketahui pemenangnya dengan hasil resmi (official). 


Sumber dayanya ada, sarananya ada dan lebih dari memadai dibandingkan negara-negara miskin seperti Afrika. 


Dari jumlah 224 negara yang menggunakan demokrasi di PBB. Perlu diketahui hanya di Indonesia.

Sekali lagi, hanya Indonesia yang hitung suaranya lebih dari satu Minggu. Berikut ini penulis mencoba menawarkan suatu konsep yang mudah dan dapat berguna untuk semua stake holder.


Caranya mudah sekali, untuk metode coblosan seperti di penghitungan suara di TPS direkam dengan mengunakan  kamera video. Hasilnya lebih dulu dikirimkan melalui SMS atau Email. 
Malahan sudah ada aplikasi Election Register Manager yang tempo hari diperlihatkan dalam film India, “Newton” (2017). 


Cukup menggunakan smartphone kelas mid-end yg harganya tidak sampai Rp 2 juta. Penghitungan suara di TPS di Indonesia paling lama sekitar 90 menit.

Jadi tidak perlu ada lagi proses verifikasi di Kecamatan yang mana bisa menghabiskan waktu sampai seminggu. 


Misalkan, ditingkat Kabupaten/kota yg jumlah pemilihnya sekitar 9 jutaan, proses verifikasi pusat hanya butuh waktu sekitar 3-4 jam. 

Setidak-tidaknya pihak KPU sudah bisa memastikan kemenangan dalam waktu kurang dari 6 jam setelah proses penghitungan suara di TPS. Setidak-tidaknya pula kurang dari 24 jam sudah bisa dirilis hasil resminya.

Lamanya waktu verfiikasi yang bertele-tele ini justru malah memperlebar celah terjadinya bentuk kecurangan dan munculnya spekulasi-spekulasi liar yang justru membuat situasi menjadi makin tidak kondusif paska pemilihan.

Sementara di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) itu sudah ada pengamat dan saksi.   Nah, menurut saya apalagi yang kurang? Pengawas dan pengamat, masing-masing 2-3 orang. 
Saksi dari pihak paslon/kandidat, biasanya 3-4 orang. Masih kurang apalagi coba? 


Kini yang menjadi pertanyaan, buat apa sampai buat verifikasi di Kecamatan hingga ke Kabupatenkabupaten/kota. Belum lagi verifikasi di tingkat Provinsi.


Dari hemat saya, dari TPS ke KPU Data Center cukup dikirimkan via SMS, IM, atau Email.   Hanya butuh satu kali saja verifikasi di KPU Data Center. Jadi, kalau metode ini digunakan, paling lama sekitar 6 jam sudah bisa diketahui kepastiannya.


Nah tunggu apa lagi, tapi yang terpenting adalah apakah bangsa ini mau belajar atau tidak.


Tapi yang jelas, masalahnya bangsa ini tidak mau belajar!

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here