TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Meningkatnya angka pernikahan dini di Kota Tanjungpinang menjadi perhatian serius Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau.

Wakil ketua KPPAD Kepri Titi Sulastri menilai angka pernikahan dini yang mencapai 75 kasus itu masuk dalam kategori gawat dan perlu menjadi mendapat perhatian serius dari Pemerintah.

“Ini udah gawat, pemerintah harus peka terhadap pernikahan dini ini,” katanya, Selasa (22/12/20).

Titi menerangkan, setidaknya terdapat empat faktor yang menjadi penyebab tingginya angka pernikahan dini itu.

“Penyebabnya ada empat. Pertama pengasuhan yang kurang kuat dalam keluarga, budaya menikah dini, kurang tepat dalam mengartikan agama serta kondisi anak,” terangnya.

Ia juga menerangkan angka pernikahan dini di Kepri saat ini mencapai angka 11 persen atau lebih tinggi dari target RPJMD tahun 2020-2024 yang sebesar 8 persen.

Ia juga mengaku khawatir tingginya meningkatnya angka pernikahan dini itu akan berdampak terhadap menurunnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan meningkatkan angka penduduk miskin.

“Selain kualitas SDM, pernikahan
Perkawinan dini ini berdampak pada SDM menurun akibat miskin keterampilan yang mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan,” tuturnya.

Komisioner KPPAD Kepri Marlia Sari Dewi menilai pemerintah belum serius melakukan riset tentang anak sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menurunkan pernikahan dini belum dapat memberikan efek yang positif.

Selain itu, Dewi juga mengaku telah mengkomunikasikan tingginya angka pernikahan dini itu dengan pihak sekolah, dinas pendidikan serta komisi IV DPRD Kepri agar menjadi perhatian bersama.

“Kita telah berkomunikasi dengan pihak sekolah, dinas pendidikan dan komisi 4 DPRD Provinsi Kepri. Ini harus menjadi persoalan bersama,” ujarnya. (nuel)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here