TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto menyerahkan DPA-SKPD APBD Tahun Anggaran 2021 kepada seluruh Kepala OPD di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (7/1/2021).
“Total DPA-SKPD yang diserahkan ini sebesar Rp3,986 triliun,” kata Gubernur Isdianto.
Usai penyerahan, Isdianto meminta kepada seluruh OPD agar segera mempercepat proses administrasi ditingkat OPD seperti penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara pengeluaran, dan lain-lain dan mempercepat proses pengadaan barang/jasa atau pelelangan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Selain itu, juga menggesa penyerapan anggaran untuk menghindari terjadinya penumpukkan anggaran pada akhir tahun serta melaporkan secara periodik progres pelaksanaan program dan kegiatan di OPD masing-masing dengan mengacu pada target kinerja yang telah ditetapkan.
“Kecepatan, ketepatan, akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan APBD Tahun 2021 dapat berjalan tepat waktu sebagaimana yang kita harapkan,” ucapnya.
Isdianto turut menyampaikan rasa syukurnya karena dalam 4 tahun terakhir ini APBD dapat disahkan tepat waktu. Untuk itu pada kesempatan ini dirinya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat mulai dari tahapan penyusunan, pembahasan dan pengesahan APBD ini.
“Kepada Sekretaris Daerah beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), seluruh OPD serta rekan-rekan DPRD, terimakasih atas kerjasama dan dukungannya sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan target waktu yang telah direncanakan,” katanya.
Berikut Rincian Pagu Anggaran OPD Pemprov Kepri Tahun Anggaran 2021 :
- Dinas Pendidikan : Rp 1,33 triliun
- Dinas Kesehatan : Rp 96,547 miliar
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Rp 264 miliar
- Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Rp 213,70 miliar
- Dinas Sosial : Rp 23 miliar
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana : Rp 23,70 miliar
- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi: Rp 29,335 miliar
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian: Rp 36,48 miliar
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan : Rp 32, 419 miliar
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penduduk dan Catatan Sipil: Rp 17, 707 miliar
- Dinas Perhubungan : Rp 55,45 miliar
- Dinas Komunikasi dan Informasi : Rp 21,44 miliar
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah : Rp 21 miliar
- Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Rp 15, 8 miliar
- Dinas Pemuda dan Olahraga : Rp 73 miliar
- Dinas Kebudayaan : Rp 21, 371 miliar
- Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah : Rp 21 miliar
- Dinas Kelautan dan Perikanan : Rp 90, 773 miliar
- Dinas Pariwisata : Rp 39,18 miliar
- Dinas Energi Sumberdaya Mineral: Rp. 21,35 miliar
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan : Rp. 27, 609 miliar
- Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan: Rp 54, 118 miliar
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: Rp 610,44 miliar
- Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah : Rp 125, 238 miliar
- Bada Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Rp 43,19 miliar
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah: Rp 9,9 miliar
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik: Rp 34,31 miliar
- Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran: Rp 20,26 miliar
- Biro Pemerintahan : Rp 4,712 miliar
- Biro Kesejahteraan Rakyat: Rp 92, 168 miliar
- Biro Hukum : Rp 6,134 miliar
- Biro Perekonomian : Rp 3,706 miliar
- Biro Layanan Pengadaan : Rp 5,961 miliar
- Biro Pembangunan : Rp 6,10 miliar
- Biro Umum : Rp 186, 330 miliar
- Biro Organisasi dan Korpri : Rp 6 miliar
- Biro Hubungan Masyarakat, Protokol dan Penghubung : Rp 61, 562 miliar
- Inspektorat Daerah : Rp 33, 181 miliar
- Sekretariat DPRD : Rp 167,83 miliar
- RSUD Raja Ahmad Tabib : Rp 181,75 miliar
- RSUD Engku Haji Daud : Rp. 60,12 miliar
- (Keterangan : Dana transfer Rp 476 miliar ; Belanja tidak terduga Rp 35 miliar)
(Mn)
