Plt Juru Bicara KPK. (Foto: Jawapos.com

JAKARTA, SIJORITODAY.com – – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah (NA).

Dalam tangkap tangan itu, KPK menetapkan 3 orang tersangka sebagai pemberi dan penerima hadiah atau janji dan Gratifikasi yaitu Nurdin Abdullah (Sebagai Gubernur Sulsel), Edy Rahmat (ER) sebagai Sekdis PUTR Provinsi Sulawesi Selatan dan Agung Sucipto (AS) sebagai Kontraktor.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, terdapat 6 orang diamankan KPK pada Jumat lalu, diantaranya berinisial AS, NY, SB, ER, IF dan NA. Tiga diantaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Adapun kronoligisnya, pada Jumat 26 Februari 2021, Tim KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh Penyelenggara Negara yang diberikan oleh AS kepada NA melalui perantaraan ER sebagai representasi dan sekaligus orang kepercayaan NA.

Pada Pukul 20.24 Wib, AS bersama IF menuju ke salah satu rumah makan di Makassar dan setiba di rumah makan tersebut telah ada ER yang telah menunggu.

Dengan beriringan mobil, IF mengemudikan mobil milik ER sedangkan AS dan ER
bersama dalam satu mobil milik AS menuju ke Jalan Hasanuddin Makassar.

Dalam perjalanan tersebut, AS menyerahkan proposal terkait beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 kepada ER.

Sekitar pukul 21.00 Wib, IF kemudian mengambil koper yang diduga berisi uang
dari dalam mobil milik AS dipindahkan ke bagasi mobil milik ER di Jalan
Hasanuddin.

Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita, AS diamankan saat dalam perjalanan
menuju ke Bulukumba sedangkan sekitar pukul 00.00 Wita, ER beserta uang
dalam koper sejumlah sekitar Rp 2 miliar turut diamankan di rumah dinasnya

Pada sekitar Pukul 02.00 Wita, NA juga diamankan di rumah jabatan dinas Gubernur Sulsel.

Dalam kontruksi perkara, KPK menduga AS Direktur PT APB (PT Agung Perdana Bulukumba-tidak dibaca) telah lama
kenal baik dengan NA berkeinginan mendapatkan beberapa proyek pekerjaan
infrastruktur di Sulawesi Selatan TA 2021.

AS sebelumnya telah mengerjakan beberapa proyek lain di Sulsel diantaranya :
a. Peningkatan Jalan Ruas Palampang – Munte – Bontolempangan di Kab.
Sinjai/Bulukumba (DAK Penugasan) TA 2019 dengan nilai Rp28,9 Miliar
b. Pembangunan Jalan Ruas Palampang – Munte – Bontolempangan (DAK) TA
2020 dengan nilai Rp15.7 Miliar
c. Pembangunan Jalan Ruas Palampang – Munte – Bontolempangan 1 1 Paket
(APBD Provinsi) dengan nilai Rp19 Miliar
d. Pembangunan Jalan, Pedisterian Dan Penerangan Jalan Kawasan Wisata Bira
(Bantuan Keuangan Prov. Sul-Sel 2020 ke Kab. Bulukumba) TA 2020 dengan
nilai proyek Rp. 20.8 Miliar
e. Rehabilitasi Jalan Parkiran 1 Dan Pembangunan Jalan Parkiran 2 Kawasan
Wisata Bira (Bantuan Keuangan Prov. Sul-Sel 2020 ke Kab. Bulukumba) TA
2020 dengan nilai proyek Rp7.1 Miliar.

“Sejak bulan Februari 2021, telah ada komunikasi aktif antara AS dengan ER
sebagai representasi dan sekaligus orang kepercayaan NA untuk bisa
memastikan agar AS mendapatkan kembali proyek yang diinginkannya di tahun
2021,” kata Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya.

Dalam beberapa komunikasi tersebut, KPK menduga ada tawar menawar fee untuk
penentuan masing-masing dari nilai proyek yang nantinya akan kerjakan oleh AS.

Sekitar awal Februari 2021, Ketika NA sedang berada di Bulukumba bertemu
dengan ER dan juga AS yang telah mendapatkan proyek pekerjaan Wisata Bira.

“NA menyampaikan pada ER bahwa kelanjutan proyek Wisata Bira akan kembali
di kerjakan oleh AS yang kemudian NA memberikan persetujuan dan
memerintahkan ER untuk segera mempercepat pembuatan dokumen DED (Detail Engineering Design) yang akan dilelang pada APBD TA 2022,” ujarnya.

Lebih lanjut Ali menyampaikan, pada akhir Februari 2021, ketika ER bertemu dengan NA disampaikan bahwa fee proyek yang dikerjakan AS di Bulukumba sudah diberikan kepada pihak lain. Saat itu, NA mengatakan yang penting operasional kegiatan
NA tetap bisa di bantu oleh AS.

“AS selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2021 diduga menyerahkan uang sekitar
Rp2 Miliar kepada NA melalui ER. NA juga diduga menerima uang dari kontraktor,” tungkasnya.

Adapun uang yang diterima Nurdin Abdullah (NA) lain diantaranya sebagai
berikut :

a. Pada akhir tahun 2020, NA menerima uang sebesar Rp200 juta.
b. Pertengahan Februari 2021, NA melalui SB menerima uang Rp1 Miliar;
c. Awal Februari 2021, NA melalui SB menerima uang Rp2.2 Miliar.

Para Tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal sebagai berikut :

Sebagai Penerima :
NA dan ER disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau
Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sebagai Pemberi :
AS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b
atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Ali Fikri mengatakan, para tersangka saat ini dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan 18 Maret 2021.

NA ditahan di Rutan Cabang KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur.

ER ditahan di Rutan Cabang KPK pada Kvling C1.

AS ditahan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih.

Untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 di lingkungan Rutan KPK, para
tersangka akan dilakukan isolasi mandiri di Rutan KPK Kavling C1.

KPK tak akan kehabisan energi untuk mengingatkan kepada seluruh kepala daerah bahwa jabatannya adalah amanat rakyat yang seharusnya dilakukan dengan penuh integritas.

Lebih lanjut Ali Fikri menyampaikan, bahwa korupsi tak semata soal kerugian keuangan negara, tetapi juga penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, dan gratifikasi. Penerimaan uang oleh Gubernur bukan hanya bertentangan dengan sumpah jabatan yang diucapkan saat dilantik, tetapi juga melanggar aturan yang berlaku.

“Kami sangat menyayangkan dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Sulawesi yang telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan, bukan hanya oleh rakyat. Tetapi
beberapa lembaga masyarakat juga telah menyematkan penghargaan yang seharusnya dijadikan amanah oleh yang bersangkutan,” imbuhnya.

KPK, lanjut Ali, akan terus mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara, khususnya kepala daerah, untuk tetap memegang teguh janji dan sumpah jabatan yang diucapkan saat dilantik. Jabatan adalah amanat rakyat, jangan dikhianati hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

(Red)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here