TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Kordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman tampaknya jengkel dengan Kejati Kepri yang tak kunjung menuntaskan kasus Korupsi tunjangan perumahan DPRD Natuna.
Ia juga tampak bertanya-tanya mengapa kasus korupsi itu tak kunjung tuntas, apalagi kasus itu sudah mandek hampir empat tahun ini.
“Saya juga jengkel sebenarnya dengan berlarutnya kasus ini. Dari awal pak Hari Setiyono menjabat Kepala Kejati urusannya tentang perhitungan kerugian Negara, masa dari dulu sampai sekarang belum kelar juga,” katanya, Selasa (4/1/2022).
Menurut Boyamin, menggantungnya kasus ini, sama saja dengan menghambat keadilan baik bagi korban maupun para tersangka.
Bahkan, ia akan datang ke Tanjungpinang dan tidak segan-segan untuk mempraperadilkan Kejati serta BPK, agar kasus ini dapat segera terselesaikan.
“Saya berharap untuk waktu yang cepat, ini bisa dituntaskan. Kalau tidak ya saya berusaha meluangkan waktu ke Tanjungpinang lagi untuk melakukan gugatan praperadilan melawan Kajati termasuk BPK dan BPKP seperti dulu lagi,” tegasnya.
Sebelumnya, Senin (3/1/2022) kemarin, Kajati Kepri Hari Setiyono menerangkan bahwa jaksa telah memeriksa semua pejabat yang terlibat dalam kasus ini.
“Saya juga ingin mempercepat perkara ini, dan tim juga telah melakukan pemeriksaan ke Natuna. Bahkan tim juga telah meminta saksi ahli dari Kementrian Keuangan,” ungkap Hari.
Saat ini, tuturnya, Kejati Kepri tengah menanti saksi ahli yang dijanjikan oleh Kementrian Keuangan.
“Betul perkara itu sudah 4 tahun, namun kami telah meminta saksi ahli dari kementrian keuangan yang hingga saat ini masih di janjikan dan sedang di kordinasikan untuk menunggu waktu tepat,” tuturnya.
4 tahun yang lalu, Kejati Kepri telah menetapkan Ilyas Sabli dan Hadi Chandra sebagai tersangka kasus dugaan korupsi ini.
Keduanya saat ini menjabat sebagai Anggota DPRD Kepri.
“Saya kira harus diselesaikan dan jangan menggantung nasib orang,” tutup Hari.
(Mis)
Editor: Nuel
