TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Ketua Fraksi PKS DPRD Kepulauan Riau, Hanafi Ekra dan Anggota Wahyu Wahyudin berkunjung ke Fraksi DPR RI, Senin (31/1/2022).
Kedatangan keduanya disambut langsung oleh Suryadi Jaya Purnama, pimpinan Fraksi PKS DPR RI.
Dalam pertemuan itu, Wahyu Wahyudin menyampaikan mimpi masyarakat Kepri untuk dapat mengelola retribusi labuh jangkar.
Menurut Wahyu, pengelolaan labuh jangkar masih samar-samar meskipun Kemenkopolhukam sudah memutuskan bahwa retribusi labuh jangkar merupakan kewenangan Pemprov Kepri.
Melalui SK -207/DN.00.01/12/2021, Kemenkopolhukam meminta agar kemenhub segera menandatangani MoU pelimpahan pengelolaan labuh jangkar ke Pemprov Kepri.
Setelah menunggu selama dua bulan, Kemenhub belum kunjung membuat MoU dengan Pemprov Kepri.
Wahyu pun mendorong agar Fraksi PKS DPR RI mendesak Kemenhub untuk segera menunaikan keputusan Kemenkopolhukam itu.
Anggota Komisi IV DPRD Kepri ini menegaskan, retribusi labuh jangkar yang diproyeksikan Rp 200 miliar berperan besar untuk membantu pembangunan pendidikan dan infrastruktur di Kepri.
“Alhamdulillah, aspirasi dari seluruh komponen masyarakat yang ada di Kepri terkait PAD labuh jangkar yang ingin diraih untuk pembangunan pendidikan, sarana dan prasarana yang lain. Kita akan sama-sama mengawal ini,” katanya, Senin (31/1/2022).
Pimpinan Fraksi PKS DPR RI, Suryadi Jaya Purnama yang juga Anggota Komisi V DPR RI memastikan akan mendukung penuh Pemprov Kepri untuk mengelola labuh jangkar.
Ia pun berjanji akan memperjuangkan hak Kepri untuk mendapatkan hak-haknya demi kesejahteraan masyarakat di daerah.
“Prinsipnya kami sangat mendukung dan insyallah nanti melalui Komisi terkait kami akan memperjuangkan agar daerah mendapatkan hak-haknya supaya dana yang diperoleh dapat mensejahterakan masyarakat di daerah,” ucap Hadi.
Tak lupa, Suryadi mengapresiasi kesungguhan hati Fraksi PKS DPRD Kepri yang memperjuangkan kesejahteraan masyarakat hingga ke pusat.
“Beliau berdua menyampaikan aspirasi masyarakat Kepulauan Riau, salah satunya adalah bagaimana penerimaan dari aktivitas labuh jangkar bisa menjadi PAD daerah,” tambahnya. (*)
Editor: Nuel
