TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kepulauan Riau, Sirajudin Nur angkat bicara soal pengadaan motor operasional untuk Ketua RT/RW.
Sirajudin menyarankan, motor operasional lebih baik digantikan dengan pengadaan peralatan kerja seperti komputer dan printer.
Selain telah mendapatkan insentif tambahan, peralatan kerja ini akan berguna untuk meningkatkan kinerja Ketua RT/RW dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Janji motor ini diganti dengan pengadaan peralatan kerja bagi perangkat RT/RW berupa komputer dan printer,” katanya, Kamis (10/3/2022) malam.
Sirajudin menuturkan, batalnya pengadaan motor operasional ini bukanlah dari Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Namun karena rekomendasi Kemendagri dan terbatasnya anggaran yang dimaksimalkan untuk pembangunan di tujuh Kabupaten/Kota.
Ia berkeyakinan, dengan kinerja Ansar-Marlin saat ini, tidak ada Ketua RT/RW yang terpengaruh akibat batalnya pengadaan motor operasional ini. Apalagi kata Sirajudin, seluruh Ketua RT/RW udah melek politik.
“Saya yakin, tidak ada satupun RT/RW yang terpengaruh dengan janji motor tersebut. Karena perangkat-perangkat kita hari ini adalah orang-orang terbaik dan mengerti politik,” ucapnya.
Politisi PKB itu pun meminta agar masyarakat mengubah paradigma dalam kontestasi politik dari materialistik menjadi futuristik.
Menurut Sirajudin, pola pikir masyarakat yang masih mengharapkan timbal balik berupa benda atau materi harus berubah menjadi solusi berupa kebijakan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
“Cara berfikir kita tentang memilih pemimpin harus di ubah dari bersifat materialistik menjadi futuristik,” terangnya.
Lagipula kata Sirajudin, yang dibutuhkan dari seorang Gubernur bukan lah membagikan motor, namun mencari solusi untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar mampu membeli motor.
Semua ini kata Sirajudin sudah dijalankan Ansar dengan membagikan bantuan bagi UMKM, korban Covid-19, menjalankan travel bubble, hingga gencar membangun infrastruktur.
“Yang kita cari seseorang yang mengerti bagaimana mencarikan jalan keluar dari persoalan yang dihadapi rakyat, bukan yang bisa membelikan motor,” tuturnya.
Kendati demikian, Sirajudin berharap agar janji pengadaan motor operasional untuk RT/RW ini menjadi pelajaran politik bagi calon kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati/Wali Kota.
Calon kepala daerah harus menimbang apakah visi misi yang akan dicetuskan dapat dijalankan jika terpilih nantinya.
“Dan calon Gubernur juga, berhentilah memberi contoh politik yang tidak mendidik,” pintanya.
(Nuel)
