Ketua Komisi II DPRD Kepri
Ketua Komisi II, Wahyu Wahyudin dalam rapat DPRD belum lama ini.

BATAM,SIJORITODAY.com – Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin mendukung usulan Gubernur Ansar Ahmad agar ekspor produk dan jasa UMKM bebas dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen.

Bukan hanya Batam, ia meminta agar pembebasan PPN 11 persen juga berlaku untuk produk dan jasa UMKM di Kepri.

Anggota Fraksi PKS itu pun meminta agar Ansar melalui instansi terkait mendata UMKM yang mampu melakukan aktivitas ekspor.

UMKM ini harus diajukan ke Pemerintah Pusat agar mendapat pengecualian dari wajib PPN 11 persen.

“Data UMKM harus ada, data produknya apa, dan diajukan ke Pemerintah Pusat agar dikecualikan PPN nya,” katanya, Rabu (30/3/2022).

Bila perlu kata Wahyu, Ansar dapat menerbitkan Perkada berupa Pergub untuk memperkuat kedudukan UMKM yang akan memperoleh kebebasan PPN 11 persen.

“Pak Gubernur membuat surat resmi ke pusat, bila perlu membuat Pergub,” ujarnya.

Ketua Komisi II DPRD Kepri yang baru ini pun mendorong agar Gubernur segera mengusulkan UMKM bebas PPN ini ke pusat. Pembebasan PPN ini akan membantu UMKM berdaya pasca pandemi.

Harga produk dan jasa yang ditawarkan UMKM pun akan semakin kompetitif dan mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya di tingkat internasional.

“Mendukung penuh wacana Gubernur, tapi jangan hanya wacana lah. Kalau tidak ada PPN, maka harga akan lebih kompetitif, paling tidak yang 11 persen itu menjadi keuntungan bagi UMKM,” tambahnya.

Sebelumnya, di acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) di Batam, Ansar mengusulkan agar produk dan jasa UMKM di Batam bebas PPN 11 persen.

Usulan ini menguat karena PPN 11 persen akan mulai berlaku per 1 April mendatang, kebijakan ini merupakan amanat Undang-undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

“Agar produk kita kompetitif, sebaiknya produk-produk yang keluar dari Batam ini pemerintah bisa berikan diskresi tanpa PPN 11 persen,” ucapnya.

Tak lupa, Bupati Bintan dua periode itu juga mengajak seluruh masyarakat Kepri untuk berhenti menggunakan produk impor dan beralih ke produk lokal.

Kendati demikan, ia meminta agar peralihan ini dibarengi dengan penguatan kualitas produk maupun jasa oleh pelaku UMKM.

“Bangga Buatan Indonesia harus juga selaras dengan peningkatan kualitas produk dalam negeri agar bisa bersaing dengan barang impor,” ajaknya.

Penulis : Bora
Editor: Nuel

Print Friendly, PDF & Email

1 KOMENTAR

  1. Semoga dengan terpilihnya bpk wahyu wahyudin sebagai Ketua komisi II bisa membawa kebaikan
    Dan juga bisa mewakili bagi masarakat baik pelaku usaha kecil menengah dan juga masarakat pada umumnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here