TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Sekretaris Daerah Kepulauan Riau, Adi Prihantara mempertimbangkan tenaga honorer yang gagal seleksi CPNS dan P3K menjadi tenaga alih daya atau outsourcing.
Kendati demikian, pertimbangan itu baru akan diputuskan saat mengetahui kuota formasi CPNS dan CP3K yang diperoleh Kepri pada seleksi yang akan datang.
“Itu bagian dari solusi, akan kita kembangkan gimana yang terbaik,” katanya, Kamis (9/6/2022).
Adi menjelaskan, tahun lalu, Pemprov Kepri hanya memperoleh kuota P3K khusus jabatan fungsional seperti tenaga kesehatan dan pendidikan, sementara jabatan administratif tidak mendapatkan kuota.
Diketahui, jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemprov Kepri mencapai 7 ribu orang dan 3 ribu diantaranya merupakan honorer fungsional sementara sisanya honorer administratif.
“Kita lihat kuota dan formasi yang diberikan kepada kita, kemarin baru bisa diberikan kepada guru dan tenaga kesehatan,” jelasnya.
Mantan Sekda Kabupaten Bintan ini menegaskan, pemerintah akan terus berupaya mencari solusi agar honorer yang gagal seleksi tidak menjadi pengangguran.
“Pemerintah pada prinsipnya tidak ingin membuka pengangguran terbuka, kita cari solusi bersama,” tegasnya.
Sebelumnya, Fraksi PKS DPRD Kepri meminta agar honorer yang tidak lulus seleksi CPNS dan P3K menjadi prioritas outsourcing.
Bagi PKS, honorer layak mendapatkan perhatian khusus karena sudah mengabdi di instansi pemerintah.
“Pemprov Kepri bisa bekerja sama dengan pihak ketiga agar tenaga honorer menjadi prioritas rekrutmen outsourcing,” kata Wahyu Wahyudin Anggota Fraksi PKS Kepri, Kamis (2/6/2022).
Wahyu menambahkan, tenaga outsourcing harus mendapatkan upah paling sedikit setara Upah Minimum Kota (UMK) sesuai daerah instansi berada.
“Upahnya paling tidak setara dengan UMK lah,” tambahnya.
Penulis: Nuel
Baca Juga : Honorer Terancam Menganggur, Alfiandri: Konsekuensi Peristiwa Administrasi
