TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin memastikan akan mengawal realisasi PT. Jamkrida Kepri.
Wahyu menyebut, kehadiran Jamkrida sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk mengakses modal usaha tanpa agunan.
Pasca pandemi Covid-19, UMKM menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi baik di daerah maupun nasional sehingga perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah termasuk akses permodalan.
“Jamkrida ini sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk mengakses permodalan yang memang ditunggu oleh mereka,” katanya, Senin (27/6/2022).
Wahyu menerangkan, lambatnya realisasi PT. Jamkrida Kepri ini akibat besarnya modal dasar yang ditetapkan yakni Rp100 miliar. Pemprov Kepri pun diwajibkan menyetorkan 25 persen atau Rp25 miliar modal dasar ke perusahaan.
Kewajiban ini terlalu berat jika hanya ditopang APBD Kepri, ia pun meminta agar Gubernur Ansar Ahmad mencari mitra dalam kepemilikan saham PT. Jamkrida Kepri.
Wahyu menyebut, sesuai Perda 1 Tahun 2015, Pemprov Kepri diperbolehkan menggandeng mitra selama komposisi saham Pemprov Kepri sebesar 51 persen.
Ia menyarankan agar Pemprov Kepri menggandeng seluruh BUMD di masing-masing Kabupaten/Kota untuk ambil bagian dalam kepemilikan saham.
“Uang itu lumayan besar, kalau saat ini dengan kondisi PAD yang kurang tentu akan sedikit memberatkan,” terangnya.
Politisi PKS itu menambahkan, DPRD perlu melakukan revisi atas Perda 1 Tahun 2015 sesuai dengan PP 54 Tahun 2017, BUMD harus berbentuk Perumda atau Perseroda.
“Saat ini memang perlu ada revisi Perda,” tambahnya.
Sebelumnya, realisasi PT. Jamkrida Kepri dipertanyakan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Sirajudin Nur.
Sirajudin mempertanyakan alasan pemerintah tak kunjung merealisasikan lembaga penjamin kredit daerah ini.
Menurut Sirajudin, bantuan permodalan sangat dibutuhkan pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha pasca pandemi Covid-19.
Politisi PKB itu menegaskan, PT. Jamkrida Kepri merupakan solusi terbaik untuk merangsang pertumbuhan UMKM.
Dengan Jamkrida, bank akan memberikan pinjaman modal ke pelaku UMKM tanpa ada kekhawatiran kredit macet atau gagal bayar.
“Solusi paling tepat, Pemprov Kepri menyiapkan lembaga penjaminan daerah untuk membantu UMKM skala mikro ini untuk bisa mengakses perbankan,” tambahnya.
Penulis: Helen
Editor: Nuel
Baca Juga : Soal Jamkrida, Ekonom Minta DPRD Panggil Kadis Koperasi dan UMKM Kepri
