TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad bakal membentuk tim khusus untuk mengawasi distribusi BBM bersubsidi di level bawah.
Pembentukan tim khusus ini menyikapi banyaknya temuan-temuan penyimpangan BBM bersubsidi.
Selain itu, kuota BBM subsidi Kepri tahun ini 126.556 KL diperkirakan hanya mampu bertahan hingga bulan Oktober mendatang.
“Saya lihat pengawasannya di bawah lemah. Kita coba buat tim bersama untuk ngawasi ini termasuk TNI-Polri di daerah nanti,” katanya, Senin (22/8/2022).
Bupati Bintan 2 periode itu menjelaskan, tanpa BBM bersubsidi, Kepri bakal mengalami krisis inflasi hingga 50 persen.
Angka kemiskinan akan meningkat dan 198.000 rumah tangga perikanan terancam menganggur.
“Yang paling duluan bertambah angka kemiskinan pasti Kepri karena nelayan nya banyak ada 198.000 rumah tangga perikanan,” jelasnya.
Sebenarnya, pembentukan tim khusus ini sudah sejak lama disuarakan Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin.
Wahyu mengusulkan agar Pemprov Kepri membentuk Satgas khusus untuk mengawasi distribusi BBM bersubsidi dari hulu ke hilir.
Pengawasan yang ketat akan memastikan BBM bersubsidi tersalurkan tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkan.
“BBM bersubsidi seharusnya dinikmati masyarakat kurang mampu dan distributor kebutuhan pokok seperti truk logistik, travel, motor, angkot, dan nelayan,” tuturnya.
Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Sahat Sianturi meminta agar Pemprov segera menerbitkan Pergub tentang penggunaan kartu kendali dalam pembelian BBM bersubsidi.
“Udah tahu tidak tepat sasaran, ya dibuat lah tepat sasaran, dalam jangka pendek dibuatlah kartu kendali,” pintanya.
Ke depannya, Sahat mengusulkan agar lubang tangki mobil berikut nozzle selang SPBU dibuat berbeda antara BBM bersubsidi dengan tidak bersubsidi.
Inovasi ini juga mengurangi terjadinya konflik antara operator SPBU dengan pemilik kendaraan saat pengisian BBM.
“Menteri ESDM dan Pertamina bekerja sama dengan Menteri Perindustrian, mobil baru itu langsung dibedakan lubang tangki nya antara yang bersubsidi dan tidak. Di SPBU dibuat nozzle khusus BBM subsidi dan tidak subsidi, jadi jangan dibenturkan antara operator dan supir,” ujarnya.
Penggunaan kartu kendali turut menjadi perhatian Gubernur Ansar, ia mengaku tengah mengkaji kewenangan Pemprov dalam pembatasan penggunaan BBM bersubsidi.
“Kita pelajari dulu, kalau kewenangan kita boleh seperti itu kita buat dengan kartu kendali. Kita pelajari dulu sejauh mana efektivitas nya,” tutup Ansar.
Penulis: Nuel
