TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI menggelar rapat monitoring penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Rupatama Kantor Gubernur Kepri, Jum’at (7/10/2022).
Dalam rapat itu, Ketua Satgas PMK Kepri, Adi Prihantara meminta BNPB mencarikan sumber hewan ternak sapi untuk disalurkan ke peternak di Kepri.
Adi menyebut, sejak PMK merebak dan pintu masuk sapi ditutup, pedagang sudah tidak memiliki stok hewan ternak di kandang.
“Nanti tolong ajukan sumber ternak bagi kehidupan peternak kita untuk dipelihara. Sekarang yang ditunggu peternak ya itu,” katanya, Jum’at (7/10/2022).
Adi menerangkan, jika memperhatikan sebaran PMK, memasok sapi dari pulau Sumatera sudah tidak memungkinkan, hanya ada satu alternatif yaitu Provinsi NTB.
Namun, untuk mendatangkan sapi dari sana membutuhkan kapal dan perawatan yang besar agar tidak mati di perjalanan.
“Kalau dari Sumatera kita udah agak riskan karena sudah hampir seluruhnya terkena PMK. Kalau dari NTB kami tak mampu menghadirkan kalau tidak dibantu pusat,” terangnya.
Sebelumnya, Ketua Persatuan Pedagang Peternak Sapi dan Kambing Tanjungpinang-Bintan, Thamrin mengungkapkan bahwa sudah 5 bulan lebih pedagang tidak memasok sapi dari luar daerah.
Untuk memenuhi stok, pedagang beralih ke daging beku yang kurang diminati masyarakat, sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan hingga 70 persen.
“Kami sangat menyambut gembira karena kami mengharapkan lebih cepat lebih bagus itu dibuka,” katanya, Rabu (5/10/2022).
Thamrin meminta agar Satgas PMK Kepri tidak hanya membuka pintu masuk sapi potong, tapi juga sapi ternak dengan tidak memandang zonasi PMK.
Selama ini kata Thamrin, pedagang hanya memasok sapi dari Lampung, Sumbar, Jambi, dan Palembang yang saat ini masih berada di zona kuning dan merah.
“Saat ini yang zona hijau itu baru daerah Indonesia Timur, resiko matinya tinggi dan biaya pengirimannya mahal, kita tidak berani mengambil resiko itu,” tuturnya.
Pedagang pun berharap, Satgas PMK sudah bisa menormalkan pengiriman sapi dari luar daerah paling lama akhir November mendatang.
Ia menyatakan bahwa pedagang dan peternak siap menanggung resiko jika ada sapi yang terkonfirmasi PMK.
“Kami siap menjalankan protokol kesehatan, kalau perlu dibuat surat pernyataan bersedia menanggung sendiri jika ada sapi terkonfirmasi PMK,” tambahnya.
Penulis: Nuel
