BINTAN,SIJORITODAY.com – – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bintan tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp 1,137 triliun lebih. Hal ini terungkap saat Bupati Bintan Roby Kurniawan menyampaikan rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD Bintan tahun 2023 saat paripurna di Kantor DPRD Bintan, Senin (14/11).
Roby mengatakan, anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Semisal pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian masyarakat, program-program yang sudah berjalan tetap dilanjutkan.
“Termasuk subsidi untuk BPJS pekerja rentan dan nelayan, tahun depan kita subsidi agar pekerja rentan kita terlindungi dengan jaminan BPJS,” ungkap Roby.
Pada bidang infrastruktur kata dia, ada pembangunan jalan yang memang kewenangannya ada di Pemkab Bintan. “Termasuk jembatan Kampung Rekoh, tahun depan sudah mulai dibangun,” kata dia.
Sang kepala daerah menjelaskan struktur APBD Bintan tahun 2023 dengan rincian sisi pendapatan sebesar Rp 1,137 triliun lebih yang bersumber dari PAD yang ditargetkan sebesar 316,39 miliar lebih dan pendapatan transfer sebesar Rp 821,35 miliar lebih.
Sisi belanja secara garis besar dijelaskan, belanja daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp 1,183 triliun lebih dengan komponen belanja operasi sebesar Rp 964,3 milyar lebih, belanja modal sebesar Rp 83,5 miliar lebih dan belanja tidak terduga sebesar Rp 18,1 miliar lebih dan belanja transfer yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan sebesar Rp 117,3 milyar lebih.
“Sehingga pemerintah daerah telah menetapkan bahwa prioritas pembangunan daerah pada tahun 2023 antara lain, optimalisasi birokrasi pemerintahan yang efektif, peningkatan daya saing ekonomi, serta perluasan akses dalam pemenuhan pelayanan dasar,” ujarnya.
Dari penyampaian ranperda tentang APBD Bintan tahun 2023, sejumlah fraksi di DPRD Bintan menyepakati agar dibahas lebih langsung dalam rapat-rapat di DPRD Bintan.
Erianti, fraksi Demokrat menyarankan agar Pemkab Bintan harus terus berinovasi dalam hal peningkatan retribusi dan pajak daerah. Sebab, dua hal tersebut merupakan tulang punggung APBD Bintan selama ini.
Selain itu, fraksi Demokrat juga berharap agar seluruh perangkat daerah dapat bekerja cepat dan cermat dalam merealisasikan prioritas sebagaimana ada di dalam APBD Bintan.
“Secara keseluruhan fraksi Partai Demokrat menyetujui usulan ranperda untuk dibahas lebih lanjut,” terang Erianti. (oxy)
