BATAM,SIJORITODAY.com – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad angkat bicara soal sekolah yang menarik tim dari turnamen futsal piala BP Batam kategor pelajar SMA/SMK.
Ansar mengatakan, penarikan diri sekolah itu lantaran pelajar yang ingin fokus mengikuti ujian sekolah.
Diketahui, para pelajar kelas XII SMA sederajat akan mulai mengikuti ujian sekolah pada 25-31 Maret 2023.
Selain itu, siswa kelas XII SMK juga akan mengikuti Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) pada 1 Maret-1 April 2023.
“Saya sudah tanya, saya nggak tahu juga sampai ribut-ribut begitu. Tapi alasan Dinas Pendidikan anak-anak mau ujian,” katanya, Senin (27/2/2023).
Bupati Bintan 2 periode itu juga menepis bahwa penarikan tim futsal sarat dengan kepentingan politik.
“Tidak ada politik-politik apa, kalau patah kakinya, ini kan mau ujian,” tegasnya.
Ansar pun mengajak BP Batam berkolaborasi dengan Pemprov Kepri menggelar turnamen futsal selepas hari raya Idul Fitri 2023.
Ia optimis, kolaborasi Pemprov Kepri dan BP Batam akan menghasilkan turnamen futsal berskala besar di Kepri.
“Kalau mau BP gabung sama Pemprov, kita ada anggaran juga futsal biar sama-sama. Saya dan pak Rudi bisa gelar itu lebih besar,” ucapnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Sirajudin Nur mengecam sekolah yang menarik tim dari turnamen futsal piala BP Batam.
Sirajudin mengaku kecewa dengan sekolah yang menarik tim dari turnamen, tampak sarat dengan muatan politik.
Bagi Sirajudin, sekolah seharusnya mendukung penuh setiap kegiatan positif untuk mendorong siswa berprestasi, bukannya latah politik.
“Sekolah jangan ikut ikutan berpolitik untuk kepentingan kelompok yang melarang siswa atau guru untuk berprestasi. apalagi dalam hal yang positif,” katanya, Sabtu (25/2/2023).
Sirajudin menuturkan, kejadian ini menjadi gambaran masih rendahnya kualitas SDM tenaga pendidik di Kepri.
Ia pun akan melaporkan sekolah-sekolah yang menarik tim dari turnamen futsal piala BP Batam tahun 2023.
“Saya akan melaporkan sekolah sekolah ini ke Kementerian Pendidikan, termasuk yang menyuruh atau memprovokasi,” tuturnya.
Politisi PKB itu mengaku heran dengan sekolah yang menjadikan belum dapat izin Disdik Kepri sebagai alasan menarik tim dari turnamen.
Sirajudin menjelaskan, kegiatan di luar sekolah apalagi kegiatan seperti mengikuti turnamen, tidak perlu izin Disdik, cukup diberikan pihak sekolah.
Anggota DPRD Kepri 2 periode itu menegaskan bahwa Disdik hanya bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas sekolah melalui prestasi dan membangun sarana prasarana sekolah untuk mendukung prestasi siswa.
“Kegiatan di luar sekolah apalagi kegiatan seperti mengikuti turnamen, tidak perlu izin dinas pendidikan, cukup diberikan pihak sekolah. Urusan Dinas Pendidikan apa mengurusi hal seperti ini?,” tegasnya.
Sirajudin pun berharap kejadian serupa tidak terulang lagi. Ia meminta agar para pendidik tidak mau menjadi alat politik.
“Saya imbau supaya pihak sekolah cerdas dan jangan mau di bodoh bodohi. Bukannya pendidik itu harus lebih cerdas dan obyektif dalam berfikir?,” ucapnya.
Penulis: Nuel
