BINTAN,SIJORITODAY.com – – Kelompok Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Bintan menggelar rembuk nelayan dengan seluruh pengurus DPD KNTI se-Kepri di Hotel Marjoli Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Senin (26/6) pagi.
Acara yang dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP KNTI Pusat, Dani Setiawan itu membahas sejumlah isu. Kebijakan pemerintah yang paling tajam disorot para nelayan dalam acara tersebut.
Salah satunya mengenai terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut atau yang dikenal eksplorasi pasir laut.
Menurut Dani Setiawan, kebijakan pemerintah itu merupakan langkah mundur pemerintahan saat ini. Sebab, dulu eksplorasi pasir laut sudah dilarang dan saat ini pemerintah membuka kembali kran eksport pasir laut.
Kata Dani, kebijakan tersebut sama saja membunuh kehidupan keluarga para nelayan terutama dipesisir. Sebab, kegiatan pengerukan pasir laut merusak ekosistem laut yang menjadi ladang mata pencaharian para nelayan.
“Posisi KNPI, kita menolak PP 26/2023 dan kami meminta presiden untuk membatalkannya (mencabut PP itu), karena kami merasa dampak-dampak dari hasil eksplorasi pasir laut,” ungkap Dani.
Selain itu, penyaluran BBM subsidi bagi nelayan juga menjadi persoalan utama para nelayan. Dani mengutarakan, hasil survei KNTI menemukan masalah penyaluran BBM subsidi yang justru menyulitkan nelayan.
Hal ini dikarenakan minimnya infrastruktur penyaluran BBM subsidi bagi nelayan didaerah pesisir. KNTI mendorong agar Pertamina melakukan terobosan-terobosan agar permasalahan tersebut segera teratasi.
“Kenapa tidak ada pertamina keliling misalnya, mobil tangki yang langsung turun menyalurkan BBM untuk nelayan di pesisir sambil menunggu infrastruktur yang memadai,” sarannya.
Ditempat yang sama, Ketua DPD KNTI Bintan Syukur Harianto menambahkan isu yang menjadi bahasan dalam rembuk nelayan termasuk masalah keamanan nelayan ketika melaut. Pria yang akrab disapa Buyung itu menyampaikan, banyak kejadian nelayan Bintan yang ditahan keamanan Malaysia karena persoalan teritorial laut.
Ia menyebut, belum lama ini ada 7 nelayan asal Mantang yang ditahan kepolisian Diraja Malaysia. KNTI kata Buyung sudah melakukan upaya advokasi dan berhasil mengembalikan 3 nelayan yang ditahan.
“Permasalahan ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah, karena kejadian ini (penangkapan nelayan) ini bukan disengaja nelayan kita melanggar, tapi mungkin karena rusak mesin dan sebagainya,” ungkap Buyung.
Selain itu, permasalahan soal pencemaran limbah dilautan. Buyung menyampaikan, setiap tahun wilayah laut Bintan selalu tercemar slude oil. Hal ini kata dia, merugikan nelayan. Ia pun meminta segera mengambil sikap menyelesaikan permasalahan ini. (oxy)
