BATAM,SIJORITODAY.com – Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DiskopUKM) Kepulauan Riau bersama Komisi II DPRD Kepri berkunjung ke BRK Syariah Cabang Batam.
Pertemuan itu guna membahas realisasi program subsidi margin nol persen atau yang akrab disebut bantuan modal bunga nol persen.
Kepala DiskopUKM Kepri, Agusnawarman mengatakan, bantuan modal margin nol persen yang diinisiasi oleh Gubernur Ansar Ahmad diminati oleh pelaku UMKM.
Setakat ini, hampir 1.000 pelaku UMKM di Kepri telah memanfaatkan program ini dengan total pinjaman Rp17 miliar.
“Program subsidi margin 0 persen yang digagas pak Gubernur hingga saat ini hampir mencapai 1.000 nasabah dengan nilai Rp17 miliar, program ini sangat diminati oleh masyarakat,” katanya.
Agusnawarman menuturkan, Ansar akan meningkatkan plafon pinjaman pada tahun mendatang dengan menyesuaikan kebutuhan tiap-tiap kabupaten/kota.
DiskopUKM berharap, BRK Syariah semakin meringankan persyaratan bagi pelaku UMKM yang ingin mengakses bantuan modal bunga nol persen.
“Pak Gubernur berniat meningkatkan jumlah plafon pinjaman dari tahun ini, namun perlu dilakukan evaluasi dan analisis dari setiap daerah karena kebutuhannya berbeda-beda,” tuturnya.
Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin mengungkapkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang tidak dapat mengakses bantuan modal ini.
Setakat ini, dari 150 ribu pelaku UMKM di Kepri, baru 1.000 pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan modal.
Sebagian besar pelaku UMKM tidak dapat mengajukan bantuan modal akibat syarat agunan yang ditetapkan BRK Syariah.
“Pelaku UMKM khususnya di Batam tidak dapat mengajukan pinjaman, apa yang mau mereka agunkan? Tanah dan rumah bukan milik mereka, tapi milik BP Batam,” ungkapnya.
Politisi PKS itu pun meminta agar BRK Syariah menghapuskan syarat agunan dalam pengajuan bantuan modal bunga nol persen.
“Syaratnya harus semakin mudah. Selama ini pelaku UMKM terkendala bantuan modal, kini bantuan modal ada tapi persyaratannya sulit,” pintanya.
Penulis: Nuel
