DPRD Kota Tanjungpinang menggelar RDP lanjutan bersama Pelindo Tanjungpinang membahas rencana kenaikan tarif di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang, Senin (24/7/2023). F:Sijoritoday.com/ Humas DPRD Tanjungpinang

TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – DPRD Kota Tanjungpinang menggelar RDP lanjutan bersama Pelindo Tanjungpinang membahas rencana kenaikan tarif di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang, Senin (24/7/2023).

Dalam RDP, Ketua DPRD Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni menegaskan penolakan terhadap rencana Pelindo I Tanjungpinang menaikkan tarif masuk di pelabuhan domestik maupun internasional mulai 1 Agustus 2023.

“Dengan kondisi masyarakat yang baru pulih, maka janganlah buat kebijakan yang berdampak kepada masyarakat secara langsung apalagi pelabuhan adalah tempat transportasi utama yang hampir setiap hari digunakan,” katanya, Senin (24/7/2023).

Weni menuturkan, daripada menaikkan tarif, Pelindo seharusnya fokus membenahi fasilitas Pelabuhan Sri Bintan Pura.

“Lakukan perbaikan dan pembenahan terhadap sarana serta fasilitas pelabuhan baru nanti dibicarakan sesuai dengan mekanisme yang ada,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Novaliandri Fathir meminta Pemko mengevaluasi kerja sama bagi hasil pendapatan di Pelabuhan SBP antara Pelindo dan BUMD PT. Tanjungpinang Makmur Bersama.

Fathir mengungkapkan, sejak tahun 2017, PT. TMB menerima pendapatan dari pas Pelabuhan SBP sebesar Rp14 miliar, namun laporan keuangan terus menunjukkan kerugian dan baru sekali membagikan deviden ke daerah.

“Kami minta Pemko mengkaji ulang kerja sama pas Pelabuhan SBP ini antara Pelindo dengan BUMD,” pintanya.

Dalam RDP tersebut, Weni juga mengungkapkan kekecewaannya kepada Pelindo dan Pemko Tanjungpinang yang terkesan diam saat berita Komisi III digiring seolah-olah mendukung rencana kenaikan tarif pas.

“Dan kenapa diam saat berita acara tersebut terbuka di publik seolah-olah berita acara tersebut ada di kantor DPRD ini. Sementara saya tidak menemukan di kantor ini berita acara yang sama yang dipublish di media cetak dan media online,” tegasnya.

Weni pun meminta Pelindo dan Komisi III untuk melaporkan kejadian ini ke aparat hukum dan meminta kepada Sekwan untuk menskors staff yang membawa dokumen dari Makassar menuju Tanjungpinang sampai pencuri dokumen yang sebenarnya ditemukan dan diketahui.

“Saya meminta atas nama lembaga DPRD yang telah tercemar dalam beberapa hari ini kepada Pelindo dan Komisi III Untuk mencari siapa pencuri dokumen ini sehingga tersebar melalui aparat hukum,” ujarnya.

Dalam RDP tersebut, DPRD memberikan 10 rekomendasi kepada Pelindo Tanjungpinang seperti berikut:

1. Bahwa berita acara rapat dan studi banding pengelolaan terminal penumpang di Makasar antara Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang bersama PT. Pelindo (Persero) Regional 1 Cabang Tanjungpinang tanggal 23 Juni 2023 tidak dapat dijadikan sebagai acuan dan bukan merupakan bukan persetujuan DPRD Kota Tanjungpinang terhadap penetapan kenaikan tarif pelabuhan di pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang yang dilakukan oleh PT. Pelindo (Persero) Regional 1 Cabang Tanjungpinang.

2. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 72 Tahun 2017 tentang jenis, struktur, golongan dan mekanisme penetapan tarif jasa Kepelabuhanan, pasal 22 (1) besaran tarif jasa kepelabuhanan yang ditetapkan oleh BUP berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. DPRD Kota Tanjungpinang memandang PT. Pelindo (Persero) Regional 1 Cabang Tanjungpinang seolah-olah dapat menaikkan tarif pelabuhan berdasarkan pertimbangan sendiri tanpa mempertimbangkan hal-hal lain dan juga tanpa melakukan analisa untuk menaikkan tarif pelabuhan dengan masukan dan pertimbangan- pertimbangan dari pemerintah daerah dan juga DPRD Kota Tanjungpinang sebagai lembaga perwakilan masyarakat di pemerintahan.

3. DPRD Kota Tanjungpinang tidak setuju terhadap kenaikan tarif pelabuhan mengingat perekonomian kondisi masyarakat yang masih didalam pemulihan pasca bencana nasional Covid-19 dan DPRD Kota Tanjungpinang memandang PT. Pelindo (Persero) Regional 1 Cabang Tanjungpinang tidak memperhatikan kondisi tersebut dan mengabaikan amanat Pemerintah pusat untuk turut serta didalam percepatan pemulihan ekonomi disemua sektor ekonomi yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

4. PT. Pelindo (Persero) Regional 1 Cabang Tanjungpinang tidak transparan terkait pendapatan yang diperoleh dari pelabuhan dan salah satunya dengan menaikkan tarif yang membebani masyarakat dengan alasan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelabuhan. DPRD Kota Tanjungpinang meminta PT. Pelindo (Persero) Regional 1 Cabang Tanjungpinang agar dapat menyampaikan secara transparan terkait pendapatan laba/rugi dari pelabuhan mengingat pemerintah daerah memiliki kewenangan didalam perolehan laba jasa pelabuhan sebagaimana yang pernah dituangkan didalam didalam perjanjian Kerjasama No. 02/KJM/TMB/2017, NO. 181/1.1.02/2/MOU/2017, dan NO. 006/SP/PTTMB/VII/2022.

5. DPRD menginstruksikan kepada PT Pelindo Untuk mengembalikan tahapan atau mekanisme rencana kenaikan tarif pass masuk pelabuhan domestik dan internasional sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dengan melibatkan pemerintah Kota Tanjungpinang.

6. Kepada PT Pelindo Dan Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang untuk menelusuri kebocoran data yaitu berita acara yang merupakan dokumen negara dan diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

7. DPRD meminta pemerintah Kota Tanjungpinang untuk menyurati Kementerian Perhubungn terkait penolakan kenaikan tarif pass masuk Pelabuhan domestik dan internasional Sri Bintan Pura.

8. Terkait dengan penolakan bagi hasil antara Pelindo dan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Bagian Perekonomian dan Setdako), DPRD meminta laporan pertanggungjawaban kinerja dari 2017 sampai dengan 2023 dan akan dilakukan kajian oleh DPRD, jika dianggap tidak menguntungkan perjanjian tersebut akan dihentikan.

9. Pelindo dan Pemerintah kota Tanjungpinang dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinag agar melakukan kajian terhadap kendaraan yang mengantar penumpang untuk tidak masuk dalam kategori parkir atau 15 menit pertama drop off.

10. Jika PT. Pelindo (Persero) Regional 1 Cabang tetap memberlakukan kenaikan tarif di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang maka DPRD KOTA Tanjungpinang bersama Pemerintah Daerah akan melakukan tindakan upaya-upaya sesuai kapasitas untuk pembatalan pemberlakuan kenaikan tarif pelabuhan yang diberlakukan.

Penulis: Nuel

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here