Yusuf, Anggota Komisi III DPRD Kepulauan Riau. F:Sijoritoday.com/Humas DPRD Kepri

TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Anggota Komisi III DPRD Kepulauan Riau, Yusuf setuju jika Pemprov Kepri memfungsikan Pelabuhan Dompak.

Kendati demikian, Yusuf meminta agar pelabuhan itu terlebih dahulu diperbaiki karena sudah mengalami banyak kerusakan.

Ia mengaku khawatir, jika dibiarkan mangkrak terlalu lama, pelabuhan semakin rusak dan membutuhkan anggaran perbaikan yang besar.

“Saya setuju itu difungsikan, tapi diperbaiki dulu karena kerusakannya sudah parah,” katanya saat dihubungi melalui saluran seluler, Rabu (26/7/2023).

Ketua DPD PKS Batam itu berharap, pemerintah pusat menyerahkan pengelolaan Pelabuhan Dompak ke PT. Pelabuhan Kepri.

Ini bertujuan agar Kepri mendapatkan tambahan pendapatan dari pengelolaan Pelabuhan Dompak.

“Pengelolaannya harus diserahkan ke BUMD agar kita juga mendapat manfaat dari sisi penambahan pendapatan,” harapnya.

Sebelumnya, Gerakan Mahasiswa Pengawas Kebijakan (GMPK) Kepulauan Riau mendesak Pemprov Kepri memfungsikan Pelabuhan Dompak.

Ketua Umum GMPK Kepri, Soni Jaya Saputra menyayangkan pelabuhan yang dibangun pada tahun 2015 hingga saat ini tak kunjung difungsikan.

Apalagi, pelabuhan itu dibangun dengan anggaran cukup besar yakni Rp121 miliar dengan harapan membawa efek kesejahteraan bagi masyarakat.

“Kami mendorong Pemprov Kepri untuk melanjutkan pembangunan Pelabuhan Dompak, karena masyarakat sangat membutuhkan pelabuhan ini,” katanya, Rabu (26/7/2023).

Soni menuturkan, pengoperasian Pelabuhan Dompak akan mendorong pengembangan ekonomi di Pulau Dompak dan Kota Tanjungpinang.

Pelabuhan akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan perkembangan ekonomi, sosial, budaya masyarakat.

“Kegiatan pelabuhan seringkali digunakan sebagai tolak ukur perkembangan suatu wilayah,” tuturnya.

Selain itu, pengoperasian Pelabuhan Dompak akan mengurangi monopoli pelabuhan oleh Pelindo di Tanjungpinang.

Seperti diketahui, baru-baru ini masyarakat Tanjungpinang menolak kenaikan pass masuk Pelabuhan Sri Bintan Pura dari Rp10 ribu menjadi Rp15 ribu.

“Ditambah lagi dengan konflik Pelindo hari ini dengan menaikkan pass pelabuhan Rp15 ribu sangat berdampak pada masyarakat,” tambahnya.

Penulis: Nuel

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here