TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau menggelar focus group discussion (FGD) pembentukan UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan di Hotel Aston Tanjungpinang, Kamis (21/9/2023).
Kepala DKP Kepri, Said Sudrajad melalui Sekretaris DKP, Laode Faisal mengatakan, ada 3 juta hektar kawasan konservasi di Kepri.
Dari 3 juta hektar itu, 1,1 juta hektar dikelola oleh pemerintah pusat, sementara 1,9 hektar dikelola oleh Pemprov Kepri.
Kawasan konservasi yang dikelola Pemprov Kepri ini berada di Perairan Timur Bintan, Perairan Galang-Rempang, Serasan, Pulau Tiga, dan Penaah.
“Dalam rapat ini kita akan memutuskan bagaimana mekanisme pengelolaan kawasan konservasi itu,” katanya.
Laode menerangkan, jika dikelola dengan baik, kawasan konservasi ini bisa memberikan sumbangsih terhadap pendapatan daerah.
Ia pun mencontohkan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat Daya yang bisa menyumbang Rp20 miliar ke kas daerah.
Keyakinan itu pun semakin menguat dengan kondisi geografis Kepri yang berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia.
“Kawasan konservasi ini jika dikelola dengan baik bisa memberikan manfaat lebih bagi daerah seperti Raja Ampat yang bisa memberikan pendapatan daerah Rp20 miliar,” terangnya.
Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Firdaus Agung diwakili Amehr Hakim menyambut baik pembentukan UPTD Pengelola Kawasan Konservasi.
“UPTD ini akan membantu kita meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi,” ucapnya.
Senada dengan Amer Hakim, Technical Tim Leader Program USAID Kolektif, Muhammad Imran Amin juga optimis pembentukan UPTD akan membuat pengelolaan kawasan konservasi semakin efektif dan independen.
“Kami sangat berharap Kepri menjadi salah satu provinsi yang efektif mengembangkan kawasan konservasinya,” tambahnya.
Penulis: Nuel
