
TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Mantan Gubernur Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah meminta Pemprov Kepri terus memperjuangkan retribusi labuh jangkar.
Ismeth mengatakan, Pemprov Kepri harus lebih galak lagi merebut retribusi labuh jangkar dari pusat.
“Kita minta Pemprov Kepri lebih galak lagi merebut ke pusat dana labuh jangkar. Nggak boleh provinsi bilang gagal,” katanya, Minggu (24/9/2023).
Ismeth mengaku heran dengan postur pendapatan asli daerah (PAD) Kepri yang sebagian besar didominasi pajak kendaraan bermotor.
Menurutnya, sebagai daerah kepulauan, PAD Kepri harus didominasi sektor perairan seperti labuh jangkar.
“Kapalnya berlabuh di wilayah kita, kok kita nggak bisa dapat dananya, kita jadi penonton. Saya udah bilang ke Gubernur ‘nggak bisa begini’,” tegasnya.
Sebelumnya pada Kamis (17/3/2022), Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan bahwa Kepri gagal menarik retribusi labuh jangkar sebagai salah satu sumber PAD.
Ansar menuturkan, gagalnya penarikan retribusi labuh jangkar itu merupakan hasil kajian Pemerintah Pusat.
Pemerintah pusat masih menetapkan labuh jangkar sebagai sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Hasil kajian-kajian beberapa Kementerian di pusat mereka tetap pada prinsipnya bahwa labuh jangkar masih menjadi sumber PNBP,” ucapnya.
Ansar mengungkapkan, Pemprov Kepri hanya diberikan kewenangan untuk mengelola bisnis di kawasan labuh jangkar seperti food storage, boarding, dan logistik.
Bisnis ini akan dikelola oleh BUMD Kepri dengan menggandeng pihak ketiga.
“Kita diberikan ruang untuk memanfaatkan semua bisnis yang ada di kawasan-kawasan labuh itu,” ungkapnya.
Bupati Bintan dua periode itu optimis, jika dikelola dengan baik, bisnis ini akan lebih menguntungkan daripada retribusi labuh jangkar.
“Saya kira kalau itu dikelola jauh lebih besar,” ujarnya.
Ansar pun mengaku tidak kecewa meskipun gagal menarik retribusi labuh jangkar. Bagi Ansar, Pemprov Kepri adalah bagian dari pusat.
Selain itu, Pemprov Kepri juga memiliki program yang dalam realisasinya akan dibantu oleh pemerintah pusat.
“Kita bagian integral dari Pemerintah Pusat, yang penting keinginan kita mereka penuhi,” tambahnya.
Penulis: Nuel











































